Pilkada 2024, KPU Antisipasi Isu Kependudukan Ganda Hingga Ijazah Palsu

Afifuddin menambahkan bahwa diskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah dilakukan untuk membahas teknis aturan terkait syarat usia kepala daerah, seiring dengan tindaklanjut putusan Mahkamah Agung.

“Kami nggak bisa sendiri. Maka, ini kita bahas bersama. Tentu dengan teman-teman Komisi II DPR, Bawaslu, (dan) seluruh pihak,” ungkap Afifuddin.

 

 

Sumber: