PSI Usul Agar Pemprov DKI Cabut Dana Bansos Bagi Pelaku Tawuran di Jakarta

JAKARTA, DISWAY.ID -- Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI cabut dana bantuan sosial (bansos) bagi pelaku tawuran di Jakarta.

Justin mengatakan, sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas, dengan memberikan sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelaku tawuran yang merupakan penerima KJP.

Maka dari itu, Justin mengusulkan, agar cakupan pencabutan bantuan sosial diperluas.

BACA JUGA:Stasiun Kebayoran Lama Jadi Tempat Sembunyikan Motor Curian, Polisi Amankan 5 Motor

BACA JUGA:Tawuran Marak Terjadi di Jakarta, Justin PSI: Harus Diberi Sanksi Tegas!

"Tidak hanya KJP, tetapi juga Kartu Jakarta Lansia (KJL), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan berbagai bantuan sosial lainnya dari Pemprov DKI Jakarta kepada penerima yang terdaftar satu kartu keluarga dengan pelaku tawuran," usulnya.

Dengan begitu, kata Justin, membuat para pelaku tawuran berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aksi kriminal di Jakarta.

"Karena konsekuensinya tidak hanya kepada pelaku semata, tapi juga keluarganya. Bahkan kalau perlu keluarga tersebut di blacklist dari seluruh bentuk pengajuan bantuan," tuturnya.

Justin juga menekankan pentingnya peran serta keluarga dan orang tua dalam memantau perilaku anggota keluarga mereka, tidak hanya di rumah, tapi juga di luar rumah.

"Peran keluarga sangat penting dalam mencegah anak-anak terlibat dalam tawuran, karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan terdekat," katanya.

BACA JUGA:Polisi Bekuk 6 Sindikat Curanmor di Kebayoran Baru, Beraksi di Kawasan Blok M Hingga Fatmawati

BACA JUGA:Lakukan Pembukaan Rekening Secara Ilegal, Pria di Ciputat Timur Diringkus PMJ

Anggota DPRD DKI Jakarta itu juga mendorong pihak kepolisian untuk lebih giat melakukan patroli di titik-titik rawan tawuran serta menindak tegas pelaku-pelaku tawuran, tidak hanya sekedar di damaikan, atau penyelesaian diatas meterai.

"Kita perlu pengawasan yang lebih intensif dari pihak kepolisian di area-area yang sering terjadi tawuran untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat," tegasnya.

Sumber: