Jimly Asshiddiqie Ungkap Kaesang Masih Dapat Maju Cawagub, Singgung Peraturan KPU
![Jimly Asshiddiqie Ungkap Kaesang Masih Dapat Maju Cawagub, Singgung Peraturan KPU](https://cms.disway.id/uploads/6996f97945a291acf0987bff681b6a80.jpeg)
Jimly Asshiddiqie yang merupakan Majelis Kehormatan MK ungkap Kaesang masih dapat maju Cawagub.-disway.id/Fajar Ilman-
JAKARTA, DISWAY.ID – Dalam akun media sosialnya Jimly Asshiddiqie yang merupakan Majelis Kehormatan MK ungkap Kaesang masih dapat maju Cawagub.
Dalam postingannya di akun X@JimlyAs, Jimly Asshiddiqie menuliskan jika sebelum peraturan KPU menindak lanjuti putusan MK tentang usia calon kepala daerah maka Kaesang Pangarep masih dapat maju dalam kontestan Pilkada 2024 mendatang.
“Sebelum Per-KPU ditetapkan dalam rangka tindaklanjut putusan MK, Per-KPU yang berlaku adalah Per-KPU pasca putusan MA,” tulisnya.
BACA JUGA:Pengamat Sebut RUU Pilkada DPR-Pemerintah Terlalu 'Bau Amis' Bagi Masyarakat
BACA JUGA:Asuransi Jiwasraya Dibubarkan oleh BUMN, Arya Sinulingga: Tungggu Restrukturasi Polis Nasabah
“Jika sampai, 27-8-24, belum ada Per-KPU baru berarti Kaesang penuhi syarat dan jika tanggal 27 mendaftar, ia tidak lagi dianulir karena PerKPU nya telat,” tambah Jimly.
Diketahui dalam putusan MK membatalkan putusan MA yang menetapkan usia calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2024 berusia 30 tahun saat pelantikan.
Sedangkan pihak PDR RI dalam rapat Badan Legislativ beberapa waktu lalu memutuskan untuk menganulir keputusan MK yang menyebabkan munculnya protes dari berbagai kalangan.
BACA JUGA:Ini Penyebab Chico Kalah dari Wakil Prancis di Japan Open 2024
BACA JUGA:Kacau, YLBHI Sebut Ada Oknum Polisi yang Minta Tebusan Rp3 Juta untuk Bebaskan Peserta Aksi Demo DPR
Akan tetapi saat akan mengesahkan putusan Beleg dalam sidang Peripurna, ternyata anggota dewan yang hadir tidak memenuhi persyaratan dan sidang-pun di tunda.
Ahmad Sufmi Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI menegaskan bahwa pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan.
Selain itu dasco juga menyebutkan bahwa pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada) pada 27 Agustus 2024 mendatang akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: