Sri Mulyani Diajak Prabowo Bahas Program Makan Bergizi Gratis, Wakil Menteri Keuangan II Bilang Begini

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Keuangan, Sri Mulyani diajak Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembahasan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski demikian tidak terlalu banyak bahasan soal MBG antara Sri Mulyani dan Prabowo Subianto karena sebelumnya juga sudah dibahas bersama-sama.

Pembahasan tentang MBG ternyata cuma membicarakan dalam bagian peran dari pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo saja.

Prabowo dan Sri Mulyani sepakat bahwasannya program MBG telah oke untuk berjalan sambil dipantau-pantau perkembangannya.

BACA JUGA:Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi 5 Persen Tak Cukup Buat Indonesia Jadi Negara Maju, Pengamat Buka Suara

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat mengikuti pertemuan itu juga pada Rabu, 11 September 2024.

"Jadi MBG ternyata justru tidak terlalu dibahas, karena telah dinilai sebagai proses yang sudah berlangsung," ungkap Thomas di Jakarta.

Thomas berharap bahwa dengan tersedianya anggaran MBG, program ini dapat terlaksana dengan lancar pada tahun 2025. Menurutnya, keberadaan Badan Gizi Nasional juga akan mempermudah pelaksanaan program tersebut.

"Kami sangat yakin bahwa MBG akan berjalan lancar pada tahun depan karena Badan Gizi sudah terbentuk," ujar Thomas.

BACA JUGA:Cek Aturan Baru Tarif Perawatan di RS Kemenkes, Sri Mulyani Rilis Besarannya

Sebelumnya, Prabowo dan Sri Mulyani bertemu dengan Thomas Djiwandono untuk membahas perkembangan pelaksanaan APBN 2024. Foto pertemuan tersebut diunggah oleh Sri Mulyani di akun Instagram-nya pada Senin, 9 September 2024.

Dalam keterangan yang disampaikan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa mereka melaporkan kemajuan pelaksanaan APBN 2024 dan pembahasan RAPBN 2025 di DPR. Mereka juga menerima arahan dari Presiden Terpilih mengenai program-program dan anggaran yang akan dijalankan.

Sri Mulyani menegaskan bahwa arahan Presiden Terpilih sesuai dengan program prioritas yang akan dicapai dalam periode pemerintahan baru 2024-2029.

Semua informasi tersebut diunggah sebagai upaya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan perencanaan program kerja pemerintah.

Sumber: