Restitusi Berduit

--

Ia tidak punya motif ingin jabatan atau cari muka. Umur Pak Pung –mantan dirjen pajak Hadi Purnomo– sudah 76 tahun. Ia tidak kekurangan apa pun.

Bahwa Pak Pung ingin kenaikan PPN ke 12 persen itu dibatalkan semata untuk kebaikan negara. Menaikkan PPN bukanlah ide yang terbaik untuk meningkatkan pendapatan pajak negara.

Bisa dibatalkan?

Bukankah masa berlakunya tinggal 20 hari lagi –berlaku mulai 1 Januari 2025?

"Masih ada waktu. Membatalkan itu hanya perlu waktu dua hari. Yang penting mau atau tidak," ujar Pak Pung dengan semangat yang tetap tinggi.

Bukankah kenaikan itu sudah sesuai dengan amanat UU? Yakni UU No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan?

Pak Pung adalah ayatollah perpajakan Indonesia. Ia yang menyusun konsep rancangan UU Pajak yang berlaku sekarang. Ia yang memperjuangkannya dengan gigih selama lima tahun.

Pak Pung harus meyakinkan menteri keuangannya. Pun ketika menteri keuangan itu diganti yang baru. Diganti lagi. Diganti lagi. Sampai lima menteri keuangan.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak, kata Pak Pung, tinggal laksanakan UU pajak itu secara silaturahmi dan istikamah.

Istilah "silaturahmi dan istikamah" ia pakai saat itu untuk menyesuaikan diri dengan latar belakang Presiden Gus Dur yang dari pesantren. Istilah itu tetap ia pakai sampai sekarang.

Dengan istilah itu Pak Pung berhasil meyakinkan Gus Dur agar rancangan UU perpajakan itu terus diperjuangkan.

Istilah "silaturahmi" ia pakai untuk menerjemahkan kata "monitoring". Sedangkan "istikamah" untuk pengganti kata "terintegrasi dan konsisten".

Faktor monitoring itulah yang menurut Pak Pung paling lemah. Kelemahan itu bisa ditutupi dengan cara mewajibkan semua lembaga untuk menyerahkan dokumen ke kantor pajak.

Misalnya perbankan, pasar modal, asuransi, Kemenhum (pengesahan perusahaan), dan pemda sebagai penerbit perizinan usaha. "Pajak itu boleh menembus pagar rahasia bank," ujarnya.

Dengan cara seperti itu monitoring terhadap wajib pajak bisa dilakukan secara penuh. Datanya lengkap. Dari seluruh instansi.

Bukankah untuk menciptakan sistem "silaturahmi" seperti itu perlu dibangun sistem teknologi informasi yang sangat besar?

"Tidak juga. Dengan anggaran Rp 200 miliar cukup," ujar Pak Pung. Ia pernah membangun sistem seperti itu. Yakni ketika menjabat ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sangat memudahkan memonitor instansi yang harus diperiksa," katanya.

Saya jadi ingat teman yang mengusulkan pembangunan sistem monitoring hoaks, termasuk judi online di Kemendigi. Harusnya cukup dengan anggaran Rp 200 miliar. Tapi perlu huruf T yang disetujui.

Dengan sistem yang terintegrasi itu maka orang tidak akan ketemu orang. Semua serba online. Tidak akan terjadi lagi negosiasi yang berujung korupsi.

Sistem informasi teknologi bisa membuat orang berakhlak mulia tanpa membaca kitab suci agama apa pun.

Pak Pung juga melihat hilangnya pemasukan pajak dari batu bara. Yakni sejak diberlakukannya Omnibus Law --istilah populer untuk UU Cipta Kerja.

Ketika Omnibus Law mulai berlaku pengusaha batu bara bisa mengajukan restitusi PPN. Nilainya triliunan. Perusahaan raksasa bisa dapat restitusi bertriliun-triliun. Padahal usahanya tinggal mengeruk saja kekayaan alam negara.

Itu karena batu bara tidak lagi termasuk barang kena pajak. Itu karena batu bara diekspor. Pak Pung memperkirakan negara kehilangan sekitar Rp 150 triliun akibat batu bara bukan lagi termasuk barang kena pajak.

Ingat: menaikkan rasio pajak bisa dapat Rp 250 triliun. Itu untuk setiap kenaikan satu persen. Dari batu bara dapat Rp 150 triliun. Untuk apa lagi harus menaikkan tarif PPN 12 persen bulan depan.

Menaikkan tarif pajak memang lebih mudah daripada meningkatkan rasio pajak. Menyasar orang kebanyakan lebih mudah dari memungut orang yang lebih berduit. Hikmah besarnya: berduitlah yang banyak.(Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 7 Desember 2024: Final 150Tv250T

WASITH channel

Pajak memang penting, tapi atraksi ini lebih menarik. tulis Abah DI. Hal Penting vs Menarik ternyata lebih diutamakan menarik. Biasanya hal penting berdasarkan logika sedangkan hal menarik berlandaskan hati/perasaan...

djokoLodang

-o-- PAK PUNG. *Ada tiga kenangan masa kecil 1) "Le, pak pung disik", kata ibu. Maksudnya, saya disuruh mandi. Setelah agak gede dan bisa mandi sendiri. Itu juga yang dikatakan ibu saat saya masih dimandikan beliau. 2) Lagu yang diawali "pak pung pak mustafe ..." berikut melodinya. Awalnya saja. Sekarang sudah lupa lanjutannya. 3) PPO - Pak Pung Oil. Minyak angin yang aromanya menyengat kemana-mana. Saya sudah sekolah waktu itu. Saking terkenalnya, semua minyak angin diesbut PPO. Sebagaimana kamera disebut Kodak. Entah, apakah sekarang Pak Pung Oil masih dijual di pasar. --koJo.-

Achmad Faisol

saya menunggu realisasi janji gombal ini: 1. bocor, bocor, bocor... setelah jadi, bisakah menutupnya...? 2. seperti berburu di kebun binatang... setelah jadi, bisakah membuktikan ucapannya...? Gibran kemudian menjawab. Dia mengatakan menaikkan pajak dengan menaikkan rasio pajak adalah hal berbeda. "Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda," ucap Gibran saat itu. Gibran mengatakan salah satu langkah menaikkan rasio pajak adalah membentuk badan penerimaan pajak yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Dia mengatakan hal itu untuk mempermudah koordinasi.

Wilwa

Pajak adalah alat bagi government untuk menjadi Robinhood. Memungut dari yang kaya untuk diberikan kepada yang miskin. Untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Masalahnya adalah dunia ini dari dulu hingga kini dikuasai segelintir “pengusaha” yang merangkap jadi “penguasa”. Di zaman FEODAL dulu seorang raja, sultan, kaisar, khilafah, king, emperor, tsar, dll adalah penguasa sekaligus “pengusaha properti” terkaya di negaranya. Karena semua tanah adalah miliknya dan rakyat hanya “kost” atau “numpang hidup” yang harus bayar pajak properti ke penguasa. Tapi sejak munculnya Capitalist, maka penguasanya adalah Big Company Owners. EIC dan VOC adalah contoh klasik dari big companies. Masalahnya adalah big companies owner semacam Elon Musk tak mau dipajaki secara progresif. Dia akan mendorong government USA / Trump untuk mengalihkan beban pajak itu ke Middle Class. EM menyukai pajak yang flat misal 25% bukannya 50% atau 75% terhadap penghasilannya. Sama seperti di Indonesia, kelas menengah dibebankan kenaikan PPN. Bukannya menaikkan tarif PPh ke konglomerat Sawit atau Batubara misalnya. Ya karena sudah jadi rahasia umum, hampir semua parpol dibackingi pengusaha sawit atau batubara. Para konglomerat dan penguasa itu membentuk semacam oligarki baik di pusat maupun daerah. Dan mereka menumpuk Capital sebanyak mungkin dan enggan dipajaki lebih dan membuat aturan yang akan mengalihkannya ke kelas menengah. Sehingga tak aneh bila di USA maupun Indonesia, kelas menengah makin menyusut. Textlimit

Mirza Mirwan

Di pertengahan 1960-an hingga pertengahan 1970-an ada tiga gubernur yang sangat dicintai warganya. Ketiganya adalah: 1. Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta, April 1966-Juli 1977. Bang Ali, panggilan sayang dari warga, berhasil menyulap Jakarta dari yang semula "kampung besar" menjadi kota metropolitan. Bang Ali juga berhasil menata kampung-kampung kumuh menjadi lebih sehat lewat Proyek Husni Thamrin. 2. Munadi, gubernur Jawa Tengah, Mei 1966-Desember 1974. Mungkin terinspirasi Proyek Husni Thamrin di DKI Jakarta, Munadi mengenalkan program Modernisasi Desa (Modes). Sementara sang istri, Isriyati, menginisiasi PKK -- zaman itu kepanjangannya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baik Modernisasi Desa maupun PKK, inisiasi gubernur Jateng dan isterinya itu diadopsi pemerintah pusat untuk dilakukan di seluruh Indonesia. 3. Mochammad Noer, gubernur Jawa Timur, Desember 1967-Januari 1976. "Agawe wong cilik melu gumuyu" -- membuat rakyat kecil ikut tertawa (karena senang) -- itulah slogan andalannya. Begitu cintanya warga Jatim kepada Cak Noer, panggilan akrabnya, sampai ada guyonan setelah beliau menjadi Dubes Indonesia untuk Perancis. A: Siapa gubernur Jawa Timur?. B: Cak Noer. C: Bukannya sekarang Cak Nandar? (Sunandar Priyosudarmo). B: Ah... Cak Nandar itu kan cuma menggantikan. Adalah Cak Noer yang menggagas dibangunnya jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Gagasan Cak Noer diwujudkan pemerintah pusat 30-an tahun setelah beliau meninggalkan kursi gubernur.

siti asiyah

Tahun 1999 saya berkenalan dengan suami istri bernama Sugeng dan Suhariyati, karena makin akrab akhirnya saya tahu bahwa sang suami itu adalah orang madura asli. Mengingat pernah satu kamar kost dengan seorang madura yang menceritakan bahwa anak madura pasti pakai nama khas muslim ( Ahmad, Yunus, Mujib, Nurul, Sholekah dsb ), saya tanyakan kepada teman tersebut : mengapa ia yang madura asli diberikan nama jawa ? Lantas beliau bercerita bahwa ia berlima diberi nama jawa oleh bapaknya ada Bambang, Slamet, Sugeng, Pertiwi dan Pambudi dengan harapan dapat meraih jabatan tertinggi sebagai pamong praja ( PNS ) sebab dengan nama khas bapaknya yang asli madura, sang bapak tak pernah mencapai satu jabatan pun di kecamatannya tempat sang bapak akhirnya pensiun. Akan halnya si Sugeng, teman saya pada akhirnya memang mampu menjabat sebagai seorang kabid di badan lingkungan hidup di satu kabupaten namun naasnya itupun tak lama karena terseret kasus pengadaan bibit penghijauan dengan pagu anggaran sekian milyar di tahu 2005.Memang pada akhirnya beliau bebas karena terbukti tidak bersalah ( dan saya yakin memang beliau lurus - lurus saja ) namun setelah peristiwa itu karier PNS nya makin surut sampai akhirnya pensiun. Sudah 10 tahun lebih beliau pensiun dan saya tak pernah berani bertanya apakah bapaknya tahu bahwa karena jabatannya ia pernah jadi terdakwa.............................

Jokosp Sp

Saya pagi ini baru temui orang yang waras. Yang tidak setuju dengan kenaikan pajak jadi 12%, tetapi menaikan rasio penerimaannya menjadi 13%. Itulah ilmu orang yang beradab dan mau berpikir bahwa kenaikan pajak menjadi 12% justru menyengsarakan rakyat miskin menjadi lebih miskin lagi, juga adanya tambahan yang ekonominya klas menengah jadi miskin. Berarti yang berkeinginan naikin pajak jadi 12% ini tidak waras?. Ya benar....., cara berpikirnya yang begitu. Lebih penting justru sebenarnya proses menutup kebocoran yang harus jadi fokusnya. Berapapun besar nilainya, namun jika kebocorannya tidak ada usaha diperbaiki maka negara akan tetap boncos dan buruk pemerintahan ini di mata rakyat. Ini hanya memperkaya pengelola pajak dan sumber pajaknya.

Jokosp Sp

Menarik Pak Mirza. Berarti kursi DPR bisa dipajaki 12% karena untuk yang duduk di situ pasti horang kaya yang buanyak duwid. Untuk jadi saja harus buang ember-emberan ke para pemilihnya. Nilai kursi satu itu jauh lebih mahal dari kursi yang dijual ditoko mebel.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

@Wilwa.. FUNGSI-FUNGSI PAJAK, SELAIN FUNGSI ROBIN HOOD.. Fungsi pajak dalam negara dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi utama: 1). Fungsi Penerimaan (Budgeter). Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai belanja pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. 2). Fungsi Pengaturan (Regulasi). Pajak digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial, seperti memberikan insentif pajak untuk investasi atau menaikkan pajak barang mewah untuk mengurangi konsumsi. 3). Fungsi Pemerataan (Redistribusi). Pajak membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan melalui program bantuan sosial, subsidi, atau pembangunan fasilitas umum. 4). Fungsi Stabilitas (Stabilisasi). Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dengan menyesuaikan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi, deflasi, atau daya beli masyarakat. Kesimpulannya, pajak tidak hanya mendanai negara, tetapi juga berperan penting dalam mendorong kesejahteraan dan stabilitas nasional. Termasuk fungsi Robim Hood.

Warung Faiz

Sebagai pedagang yg buka usahanya di desa,kali ini saya benar2 kesulitan_Omset yg terus turun sementara biaya operasional cenderung naik_Utk itu agar tetap survive beberapa cara saya lakukan_Misalnya dgn negosiasi ulang sewa ruko ,tenornya yg tadi tahunan sekarang jd bulanan,sedapat mungkin menekan biaya lainnya seperti biaya listrik. Sebagai garda terdepan pengumpul ppn yg tdk di gaji oleh pemerintah,penghasilan pedagang berdasarkan jumlah omset yg di hasilkan,sedangkan ppn harus kami bayar di muka,artinya tdk peduli barang blm laku ppn tetap dibayar.Kini ppn bakalan naik,siap2 nich harus nambah modal yg diperkirakan 6%s/d10% dr nilai stok..

Mirza Mirwan

Alih-alih rasio pajak mencapai 12,23% terhadap PDB seperti dipatok dalam APBN 2025, bahkan kalau bisa mencapai 11% saja rasanya sudah luar biasa. Lha gimana nggak, wong dalam satu dekade terakhir rasio pajak terhadap PDB stagnan di kisaran 10% kok. Indonesia memang bukan Amerika Serikat. Dari populasi saja kita 50-an juta lebih sedikit ketimbang Amerika. Tetapi, waini, kalau melihat penerimaan pajak, apa boleh buat, ternyata kita hanya mengumpulkan 1/39 dari penerimaan pajak federal AS. Tahun 2024 ini misalnya, IRS -- Ditjen Pajak AS -- menangguk $4,92 trilion (sekitar Rp78 kuadrilion). Itu berarti rasionya 17% terhadap PDB AS yang $28,82 trilion. Dan, jangan kaget, dari $4,92 trilion itu yang $2,4 trilion berasal dari pajak penghasilan perorangan dan $1,7 trilion dari pph gaji (payroll taxes). Sementara di kita, tahun 2024 targetnya masih di bawah Rp2 kuadrilion, tepatnya Rp1.998,9 trilion. Itupun kayaknya tak akan tercapai. Saya setuju dengan Pak Pung, idealnya meningkatkan jumlah wajib pajak. Pegawai pajak seringlah melototin Youtube dan TikTok. Catat nama kanal/akun yang view-nya banyak. Orang kampung saja bisa dapat puluhan juta per-bulan, lho. Belum lagi dari iklan. Nah, mereka inilah yang harus disasar untuk menjadi wajib pajak. Koordinasikan dengan Youtube dan TikTok. Kapan itu seorang Waka DPR bilang bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Ah, yang bener aja, Pak!.

Lagarenze 1301

Seorang pria tua dipanggil ke Kantor Pajak. Ia datang didampingi pengacaranya. Petugas Pajak: "Anda sudah tua, tapi hidup sangat mewah. Kami meragukan sumber pendapatan Anda." Orang Tua: "Aku dapat uang dari bertaruh." Petugas Pajak: "Kami pikir Anda berbohong. Coba buktikan." Orang Tua: "Ayo bertaruh satu juta, aku bisa menggigit mataku dengan gigiku." Petugas pajak berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke." Orang tua itu mencabut mata kiri palsunya dan menggigitnya. Ia menang. Orang tua itu menantang lagi: "Aku akan menggigit mataku yang lain." Petugas pajak memperhatikan, mata kanan orang tua asli. Ia pasti tidak bisa melakukan hal yang sama lagi. Petugas Pajak: "Oke, setuju, taruhan dua juta." Orang tua itu mencabut gigi palsunya lalu menggigit mata kanannya. Ia menang. Orang tua tadi kembali menantang lagi dengan taruhan 3 juta. Orang Tua: "Saya bisa meludah dari sini ke tempat sampah itu, jaraknya 10 meter, tanpa setetes pun jatuh di meja Anda." Pengacara di sampingnya mendesak petugas pajak untuk menolak taruhan itu. Tapi, petugas pajak setuju. Ia melihat peluang uang 3 juta-nya bisa kembali. Orang tua itu lalu meludah ke atas meja si petugas pajak dan menyerahkan uang 3 juta. Petugas pajak senang. Di sampingnya, si pengacara menahan tangis. Ia pun memberi orang tua itu 10 juta. Sebelumnya, dalam perjalanan, orang tua itu menantang taruhan: ia akan meludahi meja petugas pajak dan petugas itu tidak akan marah.**

Mirza Mirwan

Skor Indeks Persepsi Korupsi Denmark tahun 2023 kemarin 90, Pak Jokosp. Tertinggi. Peringkat 1 dari 180 negata. Artinya hampir tak ada korupsi blas. Bandingkan dengan skor kita yang hanya 34, peringkat 115/180. Hebatnya, di Denmark malah tak ada lembaga khusus anti korupsi, kayak KPK di sini, SPRM (Malaysia), ICAC (Hong Kong), atau di negara lain. Bung Liang yang sedang di Denmark bisa bersaksi atas apa yang saya sampaikan itu. Pencegahan korupsi di Denmark ditangani masing-masing kementerian atau lembaga. Semacam inspektorat di sini (yang dari tingkat kementerian dan lembaga hingga pemprov, pemkab/pemkot, tapi masih butuh KPK, eh, korupsi tetap marak). Selamat pagi Bung Liang. Selamat siang Pak Jokosp.

Liáng - βιολί ζήτα

Sudah menjadi kebiasaan, orang-orang yang "keluyuran" di sini, aktifitas malam mingguannya ya... makan malam akhir pekan (weekend middag) bersama - sambil mengobrol hingga larut malam. Mungkin karena latar belakang yang berbeda sehingga apa saja yang menjadi bahan obrolan ketika weekend middag tersebut akan selalu menarik. Terkait CHDI hari ini mengenai Rasio Pajak dari PDB, saya pun teringat akan penjelasan teman saya mengenai perpajakan di negaranya. Tax to GDP Ratio di Denmark merupakan yang tertinggi kedua di dunia sekitar 43% (tahun 2023). Sedangkan GDP Denmark di tahun yang sama sekitar 2.8 trillion Danish Kroner atau setara dengan 400 billion USD, kalau dalam Rupiah sekitar 6ribu triliun lebih. Dengan kata lain hampir setengahnya GDP Denmark berasal dari pajak. Meskipun pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Denmark sangat tinggi, tetapi kehidupan rakyat Denmark koq adem-ayem saja ya... termasuk para pengusahanya... Kira-kira kenapa ya ?? Sepertinya Anda dapat dengan mudah menduganya... tujuan dari pungutan pajak tersebut, petugas pajak yang kredibel, penggunaan hasil pajak itu sendiri yang tepat guna dan tepat sasaran - sehingga kesadaran masyarakatnya menjadi sangat tinggi, dan yang terpenting adalah semuanya sangat transparan - publik dapat dengan mudah mengaksesnya.

Ibnu Ukkasyah

150Tv250Tv1330T: Abah membatasi tulisannya pada dua hal, PPN 12% yang bisa menghasilkan pendapatan negara 150T dan kenaikan setiap 1% tax ratio, bisa menghasilkan pendapatan negara 250T. Itupun dengan menemui mantan bos Gayus. Kebocoran dan inefisiensi anggaran Indonesia menurut salah satu analisis, bisa mencapai 40%. Jadi APBN 3.325T x 40% = 1.330T. Jadi judul CHDI hari ini seharusnya, 150Tv250Tv1330T. Tapi karena Abah hanya membatasi judul, dengan dua kata saja, bahasannya pun terbatas. Tidakkah juga Abah melihat Tiongkok dengan ekonomi yang Masya Allah hanya memiliki 7.7% tax ratio. PPN Tiongkok juga beragam, ada yang 6%, 9% dan 13%.

Liáng - βιολί ζήτα

Pak Mirza Mirwan, Iya benar Pak Mirza. "Anti korupsi" sepertinya sudah sangat membudaya di masyarakat di sini. Dan yang cukup mengagetkan saya... konon, hasil analisis Gallup, Inc. menyebutkan bahwa "cukup banyak" penduduk negeri ini yang menganut paham ateis atau non-religius meski pada identity card mereka tercantum Christian. Sepertinya memang tidak ada relevansinya antara keyakinan beragama dengan perilaku individu masing-masing dalam hal korupsi. Menurut pendapat saya pribadi, ada perbedaan antara "anti korupsi"nya di Denmark dan di Tiongkok. Di Tiongkok "anti korupsi" dibudayakan kepada rakyatnya dengan "hukum yang keras" - mungkin sebagai konsekuensi dari maraknya korupsi di masa yang lalu. Sedangkan di Denmark "anti korupsi" lebih berdasarkan "kesadaran sendiri" dari seluruh rakyatnya yang sudah membudaya sejak lama.

Sumber: