Wacana Prabowo Ingin Pilkada Efisien Melalui DPRD Timbulkan Pro dan Kontra, Dukung atau Tolak?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengungkapkan alasan pertisipasi warga Kota Bekasi menurun di Pilkada 2024.-Dimas Rafi-
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyampaikan pandangannya, yang mengatakan bahwa reformasi terhadap sistem pemilu perlu dilakukan agar sesuai dengan budaya dan kebutuhan bangsa.
"Tujuan negara itu tidak hanya demokrasi. Demokrasi itu kan instrumen untuk menunjukkan tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya di Kantor DPP Golkar pada Jumat 20 Desember 2024.
BACA JUGA:Prabowo Gulirkan Ide Ubah Sistem Pilkada, Gubernur Dipilih Langsung oleh DPRD
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga mendukung adanya wacana itu. Menurutny, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bagian dari sistem demokrasi.
"Nanti DPRD itu memilih bupati dan gubernur, kan lebih hemat. Sama aja, kan demokrasi juga. Cuma ada yang langsung, ada yang melalui perwakilan DPRD. Kalau Pilpres tetap langsung," tegasnya, Jumat 20 Desember 2024.
Pandangan Pengamat Politik
Dilain sisi, pengamat politik Siti Zuhro, yang juga peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengkritik usulan Pilkada lewat DPRD.
Ia mempertanyakan bagaimana kualitas kepala daerah yang akan dihasilkan jika pemilihan dilakukan melalui DPRD.
"Masalahnya akan lebih rumit lagi ketika partai-partai tidak berkehendak untuk mempertahankan Pilkada langsung," ujar Siti Zuhro dalam diskusi daring pada Minggu 22 Desember 2024.
Polemik ini menunjukkan adanya tarik ulur dalam memahami urgensi dan dampak dari perubahan sistem Pilkada yang kini semakin menjadi topik hangat di tengah masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: