Transparansi Program Makan Bergizi Gratis Dipertanyakan Pengamat, Singgung Sumber Dana hingga Peran Kementerian

JAKARTA, DISWAY.ID - Setelah melalui berbagai persiapan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya resmi berjalan pada Senin 6 Januari 2025 dan menimbulkan pertanyaa terkait transparansi serta sumber dana.

Sebagai program Pemerintah yang paling ambisius, program ini dirancang untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan gizi masyarakat. 

Namun, pelaksanaannya pada awal Januari 2025, yang mendahului kebiasaan program pemerintah lain yang biasanya dimulai Februari-Maret, menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk menjalankan program ini. 

BACA JUGA:Sudah Dipecat, Bung Towel Masih Duga Shin Tae-yong Punya Buzzer: STY Gak Polos-polos Amat!

BACA JUGA:Sesuai Arahan Presiden Prabowo, KPK akan Dampingi Penyelenggaraan Haji 2025

Menurut keterangan Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, dengan berbagai elemen yang melibatkan militer, logistik, dan lokasi, muncul pertanyaan mengenai apakah program ini cukup transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diharapkan masyarakat. 

"Peran Kodim dan tentara dalam program ini juga menimbulkan kritik, karena tupoksi utama mereka adalah pertahanan dan keamanan, bukan penyediaan makanan bergizi. Apakah keterlibatan militer dalam pengelolaan dapur SPPG menunjukkan upaya kodimisasi dalam program ini," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Diswayid pada Selasa 7 Januari 2025.

Selain itu, Achmad juga menyoroti peran kementerian lain seperti kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, dan kementerian terkait lainnya dalam pelaksanaan program MBG ini.

BACA JUGA:Brak! Pohon Bintaro Tumbang Timpa Truk Kontainer di Ancol

BACA JUGA:Rizky Billar Ragukan Patrick Kluivert Jadi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Pengganti Shin Tae-young: Jam Terbang Kurang!

Menurutnya, peran para Kementerian tampak kurang menonjol dalam pelaksanaan MBG. 

"Padahal, mereka memiliki keahlian teknis dan infrastruktur yang lebih relevan untuk memastikan keberhasilan program," terangnya.

"Ketidakseimbangan ini memunculkan pertanyaan tentang koordinasi antarlembaga pemerintah dan apakah pengalihan tanggung jawab ke militer merupakan langkah yang tepat," jelas Achmad.

Salah satu masalah utama dalam implementasi program ini adalah distribusi lokasi dapur SPPG yang tidak merata.

Sumber: