Ketua DPRD DKI Jakarta Tanggapi Kebijakan Pramono yang Tak Lakukan Operasi Yustisi bagi Pendatang

JAKARTA, DISWAY.ID - Menyusul lonjakan penduduk setelah Lebaran, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memberikan pandangannya terkait kebijakan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang menolak operasi yustisi untuk memeriksa pendatang.

Khoirudin menegaskan bahwa Jakarta sebagai kota terbuka, harus memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin datang, namun dengan aturan yang jelas.

BACA JUGA:Pramono Bakal Terima Pendatang Baru Pasca Lebaran Secara Manusiawi, Tidak Ada Operasi Yustisi!

BACA JUGA:Pemprov Jakarta Tak Gelar Operasi Yustisi Pendatang Baru Pasca Lebaran 2025

"Jakarta terbuka, siapapun yang datang ke kota ini, sah-sah saja. Apalagi Jakarta adalah magnet ekonomi dan pusat pembangunan yang luar biasa, menjadikannya daya tarik bagi banyak orang," kata Khoirudin, Senin 24 Maret 2025.

Namun, ia menambahkan bahwa setiap pendatang harus memiliki identitas yang jelas, seperti KTP dari daerah asal, untuk memastikan bahwa mereka tercatat sebagai penduduk yang sah.

"Harapan saya, semua yang datang ke Jakarta, siapkanlah KTP-nya, dan laporkan diri ke RT/RW setempat," ujarnya.

Khoirudin menjelaskan bahwa dengan adanya identitas yang jelas, pemerintah bisa memprediksi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, yang akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.

BACA JUGA:Jelang Ramadan, Petugas Lampung Timur Gencar Operasi Yustisi

BACA JUGA:Satpol PP Jakbar Temukan 61 Pelanggaran Saat Sidang Yustisi

"Tanpa data yang jelas, kita akan kesulitan dalam menyiapkan layanan yang dibutuhkan," tambahnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pendatang yang datang bersama keluarga dan melapor kepada pihak yang sudah eksis di Jakarta, agar tidak terjadi masalah sosial seperti tunawisma.

"Jangan sampai mereka mencari pekerjaan dan akhirnya menjadi tunawisma di jalan," tegasnya.

Sumber: