Meutya Hafid Sebut 1.000 Rumah Subsidi Wartawan Bukan untuk Membungkam Kritik Pemerintah

JAKARTA, DISWAY.ID -- Belum semua wartawan hidup dengan kelayakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) siapkan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan bahwa dengan adanya progam 1.000 rumah subsidi untuk wartawan, bukan berarti wartawan tidak boleh menyampaikan kritik kepada Pemerintah.

Ia menegaskan, kritik dan masukan tetap boleh disebarkan melalui pemberitaan asalkan berita benar dan tidak hoax. 

BACA JUGA:Materi Retreat Kedua Pemerintah Diungkap Bima Arya

BACA JUGA:Kontroversi ASN Depok Dibolehkan Mudik Pakai Mobil Dinas, Bima Arya Serahkan Penanganan ke Gubernur

"Jadi tetap silakan kritik, tetap diterima dan yang paling utama adalah ini untuk mendukung agar menyampaikan berita-berita yang benar," jelasnya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 April 2025.

Dalam hal ini, Meutya yang merupakan mantan jurnalis TV mengungkapkan bahwa belum semua wartawan sejahtera. 

Program 1.000 Rumah Subsidi diharapkan dapat mendukung kerja wartawan yang menjadi pilar demokrasi ke 4.

"(Program) ini tentu untuk mendukung kerja-kerja demokrasi, kerja-kerja sebagai pilar keempat, jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya," tegasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengklaim program ini bukan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

BACA JUGA:KKB Eksekusi Belasan Pendulang Emas di Yahukimo, Pasca Pembunuhan Mantan Kapolsek Mulia

BACA JUGA:Dasco Sebut Prabowo Tak Kabari Jokowi Sebelum Bertemu dengan Megawati

"Harus (mengkritik), dong," kata Maruarar.

Ara berencana akan menyerahkan 100 kunci rumah subsisi bagi wartawan pada 6 Mei 2025.

Sumber: