Prabowo Tambah Tanggung Jawab Jakarta Bangun Giant Sea Wall dari 12 Jadi 19 Km

JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden Prabowo Subianto telah menambah tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI JAKARTA, terkait pembangunan giant sea wall atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara.

Gubernur DKI Jakarta Pramono menegaskan dirinya mendukung proyek tanggul laut raksasa, gagasan pemerintah pusat membangun giant sea wall.

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bertanggungjawab dengan pembangunan giant sea wall yang menjadi bagiannya.

BACA JUGA:Duh, Megawati Dicolek Pemain Cantik Turki Zehra Gunes! Netizen Heboh, Liga Voli Turki Gempar

BACA JUGA:Sambut HUT ke-498 Kota Jakarta, Tiket Masuk Ancol Gratis Selama Periode 10-20 Juni, Simak Cara Pesannya

"Jadi Giant Sea Wall itu yang menjadi bagian Jakarta, Jakarta yang akan tanggung jawab. Ada yang menjadi bagian pemerintah pusat, pemerintah pusat yang tanggung jawab," kata Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat dikutip Senin, 16 Juni 2025.

Diketahui Pemprov DKI Jakarta semula diberi tanggungjawab sekitar 12 Km pembangunan giant sea wall oleh pemerintah pusat.

Namun kini tanggungjawab pembangunan giant sea wall yang dibebankan ke DKI ditambah oleh pemerintah pusat menjadi sekitar 19 Km.

"Saya berkonsentrasi yang menjadi bagian pemerintah Jakarta. Yang awalnya 12 km sekarang ditambah menjadi 12, tambah 7 menjadi 19 km," ujar Pramono.

Pramono menerangkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan giant sea wall tersebut.

BACA JUGA:Truk Towing Alami Pecah Ban Bikin Ferrari Terbalik di Tol Cengkareng

BACA JUGA:Pemerintah Pertimbangkan Penangkalan Hambali, Yusril Singgung Soal Rekam Jejak

"Dengan demikian, perencanaan untuk pembiayaannya tentunya kami berkonsentrasi terhadap hal itu," kata mantan sekretaris kabinet era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Kata Mas Pram sapaan akrabnya soal biaya pembangunan giant sea wall tersebut baru akan dibahas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah petubahan (RAPBD-P) Tahun 2025.

Sumber: