bannerdiswayaward

Cek Jadwal Pencairan Bansos Juli 2025 Tahap 3, UMKM Depok Berharap Masuk Daftar KPM

Cek Jadwal Pencairan Bansos Juli 2025 Tahap 3, UMKM Depok Berharap Masuk Daftar KPM

Ilustrasi Uang: menginformasikan pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun 2025. --

• Klik tombol "Cari Data"

• Sistem akan menampilkan hasil apakah Anda terdaftar atau tidak sebagai Penerima Manfaat (PM)

• Jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi: “Tidak Terdaftar Peserta/PM”

Pemerintah saat ini menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terbaru untuk penyaluran bansos, menggantikan DTKS. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi kesalahan sasaran seperti exclusion error dan memastikan bantuan diterima mereka yang benar-benar membutuhkan.

BACA JUGA:Bansos Ibu Hamil 2025 Siap Cair Juli 2025, Begini Cara Input NIK KTP Lewat cekbansos.kemensos.go.id

Dikhawatirkan Akan Timbulkan Ketergantungan

Kendati begitu, sejumlah Ekonom serta Pakar Ekonomi juga turut menyoroti dampak negatif dari pemberian bansos ini. Pasalnya, laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2025 dari Bank Dunia yang disajikan Senin 23 Juni menggambarkan sebuah paradoks, dimana Indonesia tumbuh, tapi rakyatnya merangkak.

Kondisi ini juga ditambah dengan tingkat konsumsi rumah tangga kelas menengah stagnan. Dari tahun 2019 hingga 2024, konsumsi riil kelompok ini hanya tumbuh 1,3 persen per tahun. 

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan pasca-pandemi lebih mengandalkan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan akumulasi modal bagi kelompok atas.

“Pemulihan pasca-pandemi lebih mengandalkan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan akumulasi modal bagi kelompok atas, tetapi melupakan peran kelas menengah sebagai motor ekonomi nasional,” jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Kamis 3 Juli 2025.

Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan bahwa kelas menengah Indonesia (kelompok 40-90 persen) saat ini masih menghadapi stagnasi pendapatan riil, lemahnya jaminan sosial, serta meningkatnya biaya hidup, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Dengan tekanan pada upah riil dan pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya seperti tekstil dan elektronik, Achmad mengungkapkan bahwa kelas menengah Indonesia kehilangan kepercayaan dan daya beli. 

“Solusinya bukan sekadar mempercepat proyek, melainkan mengembalikan orientasi pembangunan ke manusia,” tegas Achmad.

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads