NasDem Minta Pemerintah Percepat Pindah ke IKN, Dasco: Anggarannya Ada Gak?

JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespon usulan NasDem yang meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara (IKN).

Dasco mengungkapkan bahwa perpindahan ibukota itu telah diatur dengan Undang-undang.

BACA JUGA:Gibran Ungkap Alasan HUT RI ke-80 Tetap di Jakarta: IKN Belum Siap!

BACA JUGA:Polemik IKN, NasDem Desak Pemerintah Segera Putuskan Status, Antara Pemindahan atau Moratorium

"Begini kalau soal IKN itu kan memang, satu, sudah ada undang-undangnya, yang kedua itu juga dari pemerintah juga sudah ada perencanaannya dan juga sudah diputuskan anggarannya," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025.

Ketua Harian Gerindra ini mengatakan masalah perpindahan, hingga masalah percepatan itu harus melihat kesiapan anggaran yang ada. 

“Nah sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada. Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” tambahnya.

Meski demikian, Dasco mengaku bahwa dirinya tidak tahu pasti soal anggaran untuk IKN pada 2026 ini bertambah atau tidak. Namun, yang jelas target pemindahan ibu kota itu jelas ada.

BACA JUGA:Otorita IKN Belajar Pengelolaan Sampah dan Air ke Jakarta

“Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak. Tapi, ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja,” tandasnya.

Sebelumnya, Partai Nasdem berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN. Pasalnya, kata dia, pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.

Sumber: