Polemik Beras Oplosan, Pemerintah Diingatkan Jangan Asal Tarik dari Pasar!
Menurutnya, urusan pangan adalah persoalan yang sangat sensitif. Jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.-Istimewa-
Dalam kesempatan itu, Riyono juga mengungkapkan ketidaksetujuannya atas penggunaan istilah "beras oplosan" yang dinilainya berkonotasi negatif.
Menurutnya, dalam pengelolaan mutu memang ada berbagai perlakuan terhadap beras yang harus dilakulan untuk mendapatkan kualitas, rasa, warna dan kandungan air serta prosentase patahan yang ditentukan agar sesuai keinginan konsumen.
“Beras yang disebut oplosan itu lebih tepat disebut beras tidak sesuai mutu. Kenapa? Karena yang bermasalah biasanya ketidaksesuaian antara label dan fisiknya. Tidak semua pencampuran beras itu berarti penipuan,” jelasnya.
BACA JUGA:Mengenal Sustainable Fashion Ternyata Bisa Lewat Tas Branded, Stylish dan Ramah Lingkungan
Riyono juga menyoroti kondisi harga beras di lapangan, yang masih tergolong tinggi. Dari hasil kunjungannya ke desa-desa terpencil di Ngawi dan Ponorogo, ia mendapati harga beras konsumsi berkisar antara Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram, sementara penghasilan harian masyarakat hanya sekitar Rp60.000 hingga Rp100.000.
“Sekali lagi, beras yang tidak sesuai mutu jangan ditarik. Turunkan harganya dan umumkan terbuka di pasar agar rakyat tahu. Kalau ditarik, saya khawatir stok akan berkurang dan harga akan naik kembali,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
