Prabowo Sang Hero

Dasco mengingatkan pada gaya Akbar Tandjung di ujung pemerintahan Soeharto dan masa awal reformasi. Akbar juga yang sukses mengantarkan Partai Golkar keluar dari "badai" besar yang menerjang partai itu di masa transisi dari Orde Baru ke masa reformasi dan demokrasi. Adapun Dasco disebut-sebut sebagai aset penting Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo. 

Prabowo meraup sorakan positif dalam keputusan terkait pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Raja Empat, tapi minus PT Gag Nikel (anak usaha BUMN, PT Antam Tbk); pembatalan rencana penerapan rumah subsidi berukuran 18 meter persegi serta pembukaan blokir rekening oleh PPATK. Untuk sejumlah policy tadi Prabowo cukup memutuskan sendiri karena itu ranah eksekutif, tak perlu melibatkan DPR.

Di balik tidak adanya kepastian fungsi checks and balances oleh partai-partai di DPR karena emoh menjadi oposisi, Prabowo memberi harapan tentang kekuasaan yang mau mendengar, bersama suara publik serta tak malu mengoreksi keputusan yang dinilai merugikan khalayak. 

Tak pelak ini modal berharga di tengah pincangnya fungsi kritik di lembaga resmi, legislatif (DPR). Negeri ini masih punya intelektual bebas dari kampus, organisasi nonpemerintah; warga sipil yang terus bersuara lewat media sosial, hingga gerakan mahasiswa serta sebagian institusi pers yang masih menjalankan peran kontrol dan kritis terhadap kekuasaan meski tertatih-tatih.

Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran mencapai 81,2 persen saat pemerintahan duet militer-sipil itu berusia tujuh bulan. Data ini menggembirakan meskipun kontras dengan kenyataan ekonomi yang melambat, lapangan kerja yang sulit, pengangguran yang bertumpuk dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meroket. 

Dulu, Prabowo identik sebagai sosok yang kaku dan galak--ciri umum yang melekat pada tentara. Pada 2019, ia menambahkan citra humoris, pemaaf dan sportif. Selanjutnya pada 2024, Prabowo makin lentur. 

Kita masih ingat "gemoy" yang tiba-tiba melekat pada sosoknya--perubahan penting yang membantunya menang di pemilihan presiden-wakil presiden dan memimpin republik. Prabowo, ditambah Gibran, masuk di segala segmen demografis pemilih. Politik Indonesia "terguncang" dan Prabowo memetik buah dari ikhtiar yang telah dijalaninya lewat konvensi capres Golkar sebelum Pilpres 2004. Duapuluh tahun gigih memburu jabatan presiden, putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini, akhirnya masuk Istana.

Saat ini, fungsi checks and balances terhadap Pemerintahan Prabowo berjalan tanpa sistem, minus institusionalisasi oposisi. Berharap pada anggota DPR dari parpol yang mendapat kursi kabinet, ibarat mendorong batu ke atas bukit. Sangat terjal, kalau bukan hampir mubazir.

Makin terjal karena PDI Perjuangan menyatakan diri sebagai "bukan oposisi, tapi bukan koalisi". 

Terakhir, apakah sederet kebijakan populis Prabowo di atas, menunjukkan bahwa pemerintahan ini telah efektif atau terus trial and error? Kebijakan dan diskursus kebijakan di bidang hukum, politik, ekonomi hingga perumahan diputuskan oleh menteri di portofolio masing-masing. Ketika kebijakan itu ditolak publik karena kontroversial dan dinilai mudharat, Presiden Prabowo turun tangan seperti 'pemadam kebakaran'. Dengan cara itu pemerintahan ini tidak mulus dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakannya. 

Memang, mayoritas para pembantunya di kabinet adalah wajah baru, tapi tak sedikit yang sudah berkecimpung di kabinet Joko Widodo. Bahkan Yusril Ihza Mahendra sudah keluar-masuk kabinet sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid.

Saat ini Presiden Prabowo masih mementingkan persatuan elite pendukungnya. Lebih dari sembilan bulan berkuasa, tak ada reshuffle kabinet yang drastis. Menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi terpental dari kabinetnya, namun itu karena yang bersangkutan mengaku mundur selepas menerbitkan kontroversi.

Sudah bulan Agustus. Kabinet nan gemuk ini mesti lebih gesit dalam mengeksekusi program presiden. Menteri yang menjadi beban, menerbitkan kebijakan yang ngawur serta tak sejalan dengan haluan presiden sebaiknya dievaluasi. Di tengah seruan untuk mengevaluasi kabinet, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tak ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Namun sebaiknya presiden tidak terus-menerus menjadi penambal para menterinya yang tidak kompeten. Sebab sukses atau gagalnya pemerintahan ini juga tergantung pada kinerja para menteri. (*)

*) Pemerhati Sosial Politik

Sumber: