Kenaikan Gaji Hakim Hingga 280 Persen Resmi Diumumkan Presiden

Kenaikan gaji hakim ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat sistem peradilan.

Prabowo menyoroti bahwa kesejahteraan hakim adalah kunci untuk menjaga independensi dan integritas mereka.

Dengan gaji yang layak, diharapkan hakim dapat bekerja tanpa tekanan finansial yang berpotensi memicu korupsi atau pelanggaran etik.

Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah membongkar kasus korupsi besar dan menertibkan pemanfaatan sumber daya alam yang melanggar aturan.

“Kami terus membongkar kasus-kasus korupsi besar dan menertibkan SDA yang melanggar hukum,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

BACA JUGA:Jadi Tersangka Kasus Kredit Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Ngaku Tak Terlibat

Kenaikan gaji diharapkan menjadi insentif bagi hakim untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan tegas dan adil.

Peran Komisi Yudisial: Menjaga Integritas Hakim

Dalam pidatonya, Prabowo juga memuji peran strategis Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

Menurutnya, KY telah bekerja keras untuk menyeleksi hakim yang berkualitas dan menangani laporan pelanggaran etik.

“Sepanjang tahun 2024 sampai Juli 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon hakim agung dan ad hoc, menghasilkan 9 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung,” ungkap Prabowo.

BACA JUGA:Presiden Naikan Gaji Hakim, MA Kukuhkan 1.451 Hakim Baru

KY juga aktif menangani laporan masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, KY telah menerima 3.752 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, KY mengusulkan sanksi terhadap 116 hakim yang terbukti melanggar.

Langkah ini menunjukkan komitmen KY untuk membersihkan dunia peradilan dari oknum yang merusak integritas.

Sumber: