Pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih Diawasi Kejagung hingga CCTV

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 65 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama di tahun 2025.

Tak mau kecolongan dalam pelaksanaannya, pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih diawasi Kejagung hingga CCTV.  

Pembangunan ditargetkan selesai akhir tahun ini dengan pengawasan ketat melibatkan instrumen teknologi hingga lembaga penegak hukum.

BACA JUGA:Link Live Streaming Duel Sengit Pekan 7 BRI Super League, Bhayangkara FC vs Malut United Sore Ini, Skor Imbang?

BACA JUGA:Akun Kamu Bakal Menerima Saldo DANA Gratis Rp456.000 Siang Ini dari Fitur DANA Kaget, Intip Tutorial Klaimnya!

Pelaksanaan pembangunan 65 lokasi KNMP telah masuk fase kontrak dengan total anggaran mencapai Rp 1,34 triliun.

Sarana prasarana perikanan yang akan dibangun diantaranya dermaga, bengkel kapal, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, hingga sentra kuliner ikan. 

Pengembangan sumber daya manusia diwujudkan KKP dengan membangun bale nelayan disertai menyiapkan aktivasi kegiatannya.

Lalu menerapkan pendekatan social engineering untuk optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan yang dibangun, dan mendorong jalannya usaha perikanan berkelanjutan oleh masyarakat nelayan dan koperasi.

BACA JUGA:Kalender Jawa Oktober 2025 Lengkap Weton dan Penanggalan Hijriah, Cek di Sini

BACA JUGA:Rooney: Saya akan Benci Ronaldo Jika Kembali Mengingat Momen Itu, Tapi...

“Sebagai program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo, pelaksanaan program KNMP tentu butuh pengawasan maksimal. Program ini dibangun menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sana,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis 25 September.

Sebagai upaya pengawasan, KKP sudah menyiapkan konsultan pengawas, tim khusus pengawas lapangan, serta menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.

Sinergi dengan lembaga penegak hukum penting untuk mengurai sejak dini potensi munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas ini. 

Sumber: