Perkuat Akuntabilitas, Ahmad Labib Desak RUU BUMN Bebas Intervensi Politik

JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) harus menjadi landasan untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.

Ia menekankan pentingnya menempatkan kompetensi dan integritas sebagai dasar utama dalam penunjukan direksi dan komisaris, bukan karena kedekatan pribadi atau kepentingan politik.

BACA JUGA:AFC Balas Surat Keberatan PSSI, Penunjukan Wasit Tetap Tidak Ada Perubahan

BACA JUGA:BRINS Lakukan Aksi Donor Darah Selindo: Bentuk Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial

“Semangat utama dalam RUU BUMN ini adalah peningkatan kinerja dan profesionalisme. Kita ingin direksi dan direktur BUMN dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena kedekatan politik atau personal,” ujar Labib di Jakarta, Selasa 9 Oktober 2025.

Labib menjelaskan, RUU BUMN juga mengatur prinsip smart governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab manajerial. Negara, kata dia, harus berperan sebagai pemilik (owner), bukan pengelola langsung dalam operasional BUMN.

“Pengelolaan harus dilakukan oleh manajemen yang profesional agar perusahaan bergerak efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar,” tambahnya.

BACA JUGA:Tito Karnavian Dorong Pemda Jadi Mesin Ekonomi: Kalau Pusat Saja, Hasilnya Tak Akan Maksimal

BACA JUGA:OPPO A6 Pro Resmi Dirilis di Indonesia, Tawarkan Baterai Jumbo dan Daya Tahan Bak Militer

Ia menegaskan, keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pengelolaan BUMN. Laporan keuangan dan kinerja, menurutnya, harus dapat diakses masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selain soal tata kelola, Labib juga menyoroti peran strategis BUMN dalam menopang ekonomi nasional. Ia menyebut sedikitnya lima peran penting yang harus dijalankan BUMN ke depan.

Pertama, menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, terutama di sektor energi, komunikasi, dan keuangan. 

BACA JUGA:Pembersihan Puing Ponpes Al Khoziny Selesai, Operasi SAR Resmi Ditutup

BACA JUGA:Soroti Kasus Keracunan Massal MBG, Celios Desak Evaluasi Total

Sumber: