Soroti Kasus Keracunan Massal MBG, Celios Desak Evaluasi Total

JAKARTA, DISWAY.ID— Gelombang kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanda ribuan siswa di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir, kini mendapat sorotan tajam dari kalangan analis kebijakan dan lembaga masyarakat sipil.

Salah satu kritik paling keras datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai bahwa kasus ini telah mengguncang kepercayaan publik terhadap efektivitas dan akuntabilitas program unggulan pemerintah tersebut.

Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa fenomena keracunan ini sudah terjadi secara masif dan lintas daerah, sehingga perlu segera dievaluasi menyeluruh.

BACA JUGA:Purbaya Janji Kembalikan Dana Bagi Hasil ke Daerah Jika Pendapatan Negara Meningkat

“Ada peningkatan jumlah anak-anak siswa yang keracunan, secara masif tidak hanya di satu daerah tapi di banyak daerah seluruh Indonesia,” kata Wahyudi dalam Diskusi Publik Celios bertajuk ‘Launching Platform MBG Watch dan Kolaborasi Warga Mengawasi MBG’, di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Wahyudi menilai bahwa skala kejadian ini menunjukkan kegagalan sistem pengawasan dan kualitas pelaksanaan program MBG, yang seharusnya menjadi kebanggaan pemerintah.

Celios juga menyoroti aspek pembiayaan program MBG yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Wahyudi, besarnya alokasi dana yang digelontorkan pemerintah pusat justru berisiko memperburuk citra program jika di lapangan masih ditemukan pelanggaran dan kejadian fatal seperti keracunan.

“Jadi tagline-nya makan tapi membinasakan uang APBN, uang rakyat. Masyarakat sudah mulai muak, bukan hanya karena kasusnya, tapi juga karena banyaknya penyimpangan di lapangan,” ujarnya.

BACA JUGA:Ribuan Anak Keracunan MBG, Pakar: Ini Bukan Sekadar Salah di Dapur!

Transparansi dan Pengawasan Jadi Kunci

Dalam forum yang sama, Program Officer Transparency International Indonesia (TII), Dzatmiati Sari, menekankan pentingnya pemantauan ketat terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

“Risiko kalau program MBG gagal itu besar. Bantuan sosial bisa berkurang, utang negara naik, ketimpangan melebar, UMKM terpinggirkan, dan pengangguran meningkat,” jelas Dzatmiati.

Ia menambahkan, kegagalan pelaksanaan MBG juga akan berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda.

“Kalau implementasinya gagal, maka perbaikan gizi anak tidak tercapai, dan tujuan mencerdaskan anak bangsa juga gagal,” ujarnya.

Sumber: