Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Ekonom Nilai Langkah Tepat

JAKARTA, DISWAY.ID — Penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menuai respons positif dari kalangan ekonom.

Langkah ini dinilai dapat menyelamatkan keuangan negara dari tambahan beban fiskal di tengah meningkatnya belanja pemerintah untuk sejumlah program strategis seperti MBG, Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan tiga juta rumah rakyat.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai keputusan Menkeu Purbaya sudah tepat.

BACA JUGA:Kasus Kematian Timothy, Kampus Udayana Tegaskan Bukan Akibat Bullying

Menurutnya, pengelolaan proyek Whoosh harus dilakukan secara profesional dan mandiri tanpa mengandalkan dana negara.

"Mereka harus berupaya agar mendapatkan untung sehingga bisa membayar hutang, walaupun butuh waktu lama untuk mencapai titik impas (BEP),” ujar Nailul kepada Disway, Sabtu (18/10/2025).

Ia memperingatkan, penggunaan APBN justru akan menjadi preseden buruk bagi BUMN lainnya, karena bisa mendorong pola ketergantungan serupa pada proyek yang gagal menghasilkan keuntungan.

"Kalau utang Whoosh masuk APBN, fiskal kita bisa ‘sakit’. Tidak ada ruang untuk menstimulus ekonomi ataupun melakukan pembangunan nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui proyek kereta cepat tersebut memang sudah bermasalah sejak awal pelaksanaannya.

BACA JUGA:Luhut Akui Fakta 'Busuk' Proyek Kereta Cepat Whoosh, tapi Yakin Bisa Diselamatkan

"Waktu saya diminta jadi Ketua Komite Kereta Cepat, proyeknya sudah dalam kondisi busuk. Makanya saya minta diaudit oleh BPKP,” ungkap Luhut.

Ia menegaskan bahwa tidak ada dana APBN yang digunakan untuk menutup utang proyek tersebut.

Pemerintah, kata Luhut, kini tengah berfokus menyelesaikan restrukturisasi utang dengan China agar pengelolaan proyek bisa lebih sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah memastikan langkah tegas ini merupakan bagian dari penataan ulang manajemen proyek strategis nasional agar lebih transparan dan efisien.

Sumber: