Wakil Kepala Daerah Sebaiknya Dihapus, Boros dan Tak Efisien

Saya menilai, keberadaan jabatan ini lebih dilandasi alasan politik ketimbang kebutuhan organisasi.

Saya tanya ke Rambe Kamarul Zaman, yang pernah menjabat Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Golkar periode 2014–2019. Katanya, kalau tidak ada wakil, biaya Pilkada mahal. Itu alasan tidak ilmiah.

Efisiensi dan Nurani

Saya percaya prinsip yang sama berlaku di pemerintahan.

Exactly. Saya mendukung jabatan (wakil kepala daerah-Red) itu dihilangkan.

Baginya, reformasi birokrasi bukan hanya soal memangkas posisi, tetapi soal keberanian meninjau ulang apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat.

Penyelenggaraan negara harus pro-rakyat dan dikawal. Pemimpin harus sering-sering lihat ke rakyat.

Karena di tengah tumpukan jabatan dan struktur yang rumit, yang paling mahal justru keberanian untuk mengatakan: cukup! (Dr Widodo Sigit Pudjianto SH MH berprofesi advokat dan Wakil Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas RI Angkatan XLIX (IKAL 49). Widodo tercatat sebagai alumnus doktor IPDN Tahun 2018, mantan Kepala Biro Hukum Kemendagri, dan Ketua Dewan Hkim PON XXI Aceh-Sumut 2024.)

 

 

Sumber: