Teka-Teki UMP 2026, Pekerja Berharap Naik: Kebutuhan Makin Mahal!

Sedangkan karyawan swasta di Kota Bekasi, Yayan (32 tahun) menilai kenaikan UMP 2–4 persen kalah jauh dari laju inflasi dan harga kebutuhan pokok.

"Tidak cukup. Inflasi dan kebutuhan pokok bisa naik 8 sampai 10 persen," ujar Yayan.

Yayan mengungkap biaya kebutuhan bulanan seperti kontrakan, makan, dan transportasi bisa mencapai Rp3 juta, bahkan lebih jika ada kebutuhan tak terduga.

Menurutnya, UMP baru terasa cukup bila untuk pekerja lajang. Namun, situasi akan berbeda bagi pekerja berkeluarga dengan satu sumber penghasilan.

"Kalau kenaikannya cuma sekitar Rp120 ribu, jelas berdampak. Mau tidak mau cari tambahan atau pindah kerja ke daerah lain," terang Yayan.

Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada angka UMP, tetapi juga penegakan hukum terhadap perusahaan nakal, kemudahan izin usaha, serta peningkatan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pandangan lebih moderat datang dari karyawan swasta di Cikarang, Erwin S (31 tahun). Menurutnya, besar kecilnya persentase kenaikan UMP akan sia-sia jika tidak dibarengi pengendalian harga.

BACA JUGA:KSPI Sebut Kemnaker Melawan Arah Kebijakan Presiden Prabowo Soal Kenaikkan UMP 2026

"Percuma UMP naik besar kalau kebutuhan pokok dan inflasi ikut naik. Sama saja bohong," ungkap Erwin.

Meski menilai kenaikan UMP tahun lalu cukup memuaskan, Erwin mengaku kenaikan rendah ke depan akan memaksanya mencari usaha sampingan demi bertahan.

"Kalau cuma naik Rp120 ribu, ya cari usaha tambahan. Kelas menengah ke bawah itu rentan jatuh kalau ada kebutuhan mendadak," katanya.

Ia pun berharap pemerintah tidak hanya menaikkan UMP, tetapi juga menurunkan beban pajak.

"Kita beli apa pun kena pajak. Kalau UMP naik tapi pajak tetap tinggi, ujung-ujungnya habis juga buat bayar pajak," harap Erwin.

Beragam suara dari para pekerja ini menegaskan bahwa kenaikan UMP bukan sekadar soal angka persentase.

Sebagian besar buruh berharap kebijakan pengupahan benar-benar sejalan dengan biaya hidup riil, pengendalian harga, serta perlindungan kesejahteraan pekerja agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus.

Pekerja Swasta Menanti UMP Berkeadilan

Sumber: