Teka-Teki UMP 2026, Pekerja Berharap Naik: Kebutuhan Makin Mahal!

Rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di kisaran 2–4 persen menuai beragam respons dari kalangan pekerja.

Namun, satu benang merah mengemuka dengan mayoritas buruh menilai kenaikan tersebut belum sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok, inflasi, dan beban hidup, terutama bagi pekerja yang telah berkeluarga.

Sejumlah karyawan swasta di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, hingga Cikarang mengakui kenaikan UMP disambut baik, tetapi nilainya dinilai belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat kelas pekerja.

Salah satunya yakni karyawan swasta di Kabupaten Bekasi, Rizky Nopiansyah (30 tahun) mengaku bahwa kenaikan UMP sebesar 2–4 persen masih jauh dari harapannya. Menurutnya, hampir seluruh gaji bulanan hanya cukup untuk kebutuhan dasar.

"Kalau saya melihat kenaikan UMP 2–4 persen masih belum puas. Harga pangan naik signifikan, kebutuhan makin banyak, apalagi saya sudah berkeluarga. Minimum kenaikan UMP harus disesuaikan lagi," ungkap Rizky saat dihubungi disway.id pada Rabu, 10 Desember 2025.

BACA JUGA:Pengumuman Kenaikan UMP 2026 Ditunda, Ini Bocoran Upah Sesuai Amanat MK

Ia mengatakan sekitar 95 persen gajinya habis untuk kebutuhan primer, mulai dari makan, bensin, servis kendaraan, listrik, air, kebutuhan anak hingga kewajiban sosial.

"UMP tahun ini belum cukup untuk menutup kebutuhan harian. Kalau kenaikannya rendah terus, mau tidak mau saya cari pekerjaan lain yang punya tunjangan keluarga. Kalau harus pindah daerah, saya siap," jelas dia.

Senada serupa disampaikan karyawan swasta di Kabupaten Bekasi, Cikal (30 tahun). Ia menilai kenaikan UMP 2–4 persen tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Pemerintah harus melihat dari berbagai sisi, termasuk harga pangan dan kebutuhan lain yang fluktuatif," tegas Cikal.

Ilustrasi. Buruh meminta kenaikan UMP 2026 disesuaikan dengan mahalnya biaya hidup-Dok. KSPSI-

Menurut Cikal, 90 persen gajinya habis untuk kebutuhan harian, 5 persen disisihkan untuk dana darurat, dan sisanya untuk keluarga serta tabungan.

"Saya tentu menyambut setiap kenaikan UMP, tapi yang naik itu justru harga-harga. Kalau begini, solusi saya ya cari kerja tambahan, pindah daerah, bahkan ke luar negeri kalau ada kesempatan," katanya.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak sepenuhnya pada kelas bawah dan menengah.

"Dari pada mempermudah izin pinjaman online, lebih baik pemerintah menaikkan persentase UMP sesuai kondisi riil, menjamin upah lembur, dan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pekerja," sebut Cikal.

Sumber: