BP Taskin Paparkan Strategi Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026

Model ini mengintegrasikan bantuan dasar, perlindungan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi, yang selanjutnya akan direplikasi ke daerah lain.

Selain itu, BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu dan mengembangkan sistem monitoring–evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur dan berkelanjutan.

Seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan ini akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra non-pemerintah, sehingga intervensi dapat lebih terarah dan fokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi.

BACA JUGA:Menkeu: Dana Otsus Papua 2026 Turun Jadi Rp10 Triliun

Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Iwan Sumule, menegaskan bahwa pihaknya akan menyinkronkan berbagai program kementerian dan lembaga dengan program pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.

“Dengan perencanaan kerja yang telah disusun, BP Taskin akan memadukan program kementerian dan lembaga dengan program pemerintah daerah agar setiap langkah yang dilakukan benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah,” ujarnya.

Dengan arah kebijakan yang terukur dan target yang jelas, BP Taskin optimistis dapat memperkuat kontribusinya dalam agenda nasional pengentasan kemiskinan pada 2026 serta memastikan seluruh program berjalan efektif dan berkesinambungan.

Sumber: