Rieke Diah Pitaloka Soroti Distribusi BBM di Aceh Pascabencana yang Tersendat

Sementara itu di lapangan, kondisi darurat distribusi BBM juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Pascabencana banjir dan tanah longsor, sejumlah akses jalan utama terputus sehingga pasokan BBM mengalami kelangkaan, terutama di wilayah pedalaman yang hingga kini masih sulit dijangkau.

Pantauan di lapangan menunjukkan, sejak beberapa hari terakhir warga harus antre panjang di SPBU dan kios pengecer BBM.

Bahkan, sebagian masyarakat terpaksa membeli BBM dengan harga jauh di atas normal, mencapai Rp 20 ribu per liter, akibat distribusi yang terhambat oleh kerusakan jalan dan jembatan yang belum sepenuhnya pulih.

Tokoh pemuda Gayo Lues, Kamsah Galus, menilai kelangkaan BBM di tengah situasi darurat bencana menjadi persoalan krusial yang perlu segera ditangani pemerintah. Menurutnya, BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan, tetapi penopang utama roda ekonomi dan layanan kemanusiaan.

BACA JUGA:Kapolres Metro Jakpus Sidak Pengamanan Ibadah Natal di Gereja Reformed Injili Kemayoran

“BBM ini urat nadi kehidupan. Saat bencana, justru kebutuhan meningkat untuk evakuasi, logistik, hingga aktivitas ekonomi warga. Kalau BBM langka, semuanya macet,” kata Kamsah Galus. 

Ia menyoroti lambannya distribusi pasokan BBM ke Gayo Lues yang dinilai belum sebanding dengan kondisi darurat yang dihadapi masyarakat. Kamsah meminta Pertamina segera mengambil langkah ekstra, seperti penambahan kuota dan pengiriman khusus ke daerah terdampak.

Selain itu, Kamsah juga mengingatkan agar pengawasan diperketat untuk mencegah penimbunan dan permainan harga di tingkat pengecer. Ia menilai praktik tersebut justru memperparah penderitaan masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari dampak banjir dan longsor.

“Ini sudah 27 hari sejak bencana BBM masih langka. Jangan ada yang cari untung di atas penderitaan rakyat. Aparat harus turun, awasi, dan tindak tegas,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Gayo Lues masih berharap distribusi BBM segera normal agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pemulihan pascabencana dapat berjalan tanpa hambatan. Situasi ini menjadi ujian nyata bagi kehadiran negara di wilayah terdampak bencana, apakah cepat, sigap, dan berpihak pada rakyat, atau justru datang terlambat.

Sumber: