Penguatan Tata Kelola Jadi Fondasi Anggaran Operasional Haji 2026

JAKARTA, DISWAY.ID— Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penguatan tata kelola, integritas aparatur, serta orientasi layanan kepada jemaah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan anggaran operasional haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.  

Pernyataan tersebut disampaikan dalam full day meeting bertajuk Penguatan Tata Kelola dan Penyerahan Alokasi Anggaran Operasional Haji, yang dihadiri Wakil Menteri Haji dan Umrah, para Kepala Kantor Wilayah, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama.  

Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa penyerahan alokasi anggaran bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari ikhtiar besar pemerintah untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang bersih, tertib, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.  

“Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi kementerian yang bersih, bersih tata kelolanya, bersih manajemennya, dan bersih perilaku seluruh pejabatnya, dari pusat hingga daerah,” tegasnya.  

Menhaj menambahkan, setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara akuntabel dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan.  

Selain itu, ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji 2026 menghadapi tantangan besar, terutama dalam adaptasi terhadap kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang semakin awal dan dinamis.

Keterlambatan sedikit saja, menurutnya, dapat menimbulkan risiko besar terhadap layanan jemaah.  

Dalam aspek pengawasan, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan tidak akan mentolerir praktik penyimpangan anggaran.

Dua instrumen internal, yakni Direktorat Jenderal Pengendalian dan Inspektorat Jenderal, disebut akan bekerja penuh mengawal integritas penyelenggaraan haji.  

Menutup arahannya, Menhaj menyampaikan keyakinan bahwa seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. 

Sumber: