Yusril Sindir Keras Pilkada Langsung: Cuma Cetak Pemimpin 'Artis', Bukan yang Kompeten!

Yusril Sindir Keras Pilkada Langsung: Cuma Cetak Pemimpin 'Artis', Bukan yang Kompeten!

Tak hanya soal kualitas figur, Yusril juga menyoroti "borok" lain dari Pilkada langsung, yakni potensi konflik horizontal dan biaya politik yang tak masuk akal.-Disway/Hasyim Ashari-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra memberikan kritik tajam mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung memunculkan berbagai macam konflik.

Dalam wawancara bersama awak media, Yusril menyoroti salah satu poin penting dengan dipilihnya Kepala Daerah secara langsung cenderung hanya menjadi pabrik bagi lahirnya pemimpin "bermental artis" yang piawai di depan kamera, namun keropos dalam hal kompetensi manajerial birokrasi.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Gabung Grup A Piala AFF 2026, Rizky Ridho: Wajib sampai Final dan Juara!

BACA JUGA:Yusril Ihza Mahendra: Pilkada Lewat DPRD Itu Sah dan Konstitusional

Menurut Yusril, ada pergeseran nilai yang sangat mengkhawatirkan dalam proses kaderisasi pemimpin di daerah.

Alih-alih melahirkan administrator publik yang andal, Pilkada langsung justru lebih memihak pada sosok yang memiliki modal sosial tinggi atau mereka yang akrab dengan sorotan lampu panggung.

"Mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju, karena mereka mungkin tidak punya dana, atau mereka tidak populer dalam artian seperti seorang selebriti atau artis," ujar Yusril ditemui di Kemenkumimipas, Jumat 16 Januari 2026.

BACA JUGA:96 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi, Kemlu Ungkap Alasannya

BACA JUGA:Kopassus TNI AD Buka Rekrutmen 2026, Ini Syarat Lengkap dan Cara Daftarnya

Tak hanya soal kualitas figur, Yusril juga menyoroti "borok" lain dari Pilkada langsung, yakni potensi konflik horizontal dan biaya politik yang tak masuk akal.

Besarnya biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah sering kali menjadi akar penyebab terjadinya praktik money politics (politik uang).

"Kedua juga biaya pemilu yang sangat besar, dan kecenderungan makin membesarnya kemungkinan terjadinya money politik," kata Yusril.

"Dan ini sebenarnya tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi, karena para calon kepala daerah itu tentu yang terpilih nanti yang populer dan banyak uangnya begitu," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Close Ads