BULOG Siap Jaga Stabilitas Harga DAN Stok Pangan Jelang Ramadan

JAKARTA, DISWAY.ID — Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan strategis nasional menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI yang dihadiri oleh sejumlah Direksi Perum BULOG bersama Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Direktur Utama PT RNI/ID FOOD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, 3 Februari 2026 kemarin. 

BACA JUGA:LPDB Koperasi Paparkan Relevansi Koperasi pada Gen Z di Era Digital Forum Internasional Credit Union

BACA JUGA:Muncul Dokumen Baru, Epstein Ternyata Pernah Kena Penyakit Kelamin dan Operasi Mr. P

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, S.E., didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P. dan Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si. Forum ini secara khusus membahas kesiapan pemerintah dan BUMN pangan dalam pengamanan pasokan, stok, serta stabilitas harga pangan strategis menjelang Ramadan.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan ID FOOD dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Komisi IV meminta agar kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya selama periode HBKN.

Komisi IV DPR RI juga meminta optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Program Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen utama pengendalian harga, terutama di wilayah rawan pasokan dan daerah terdampak bencana.

BACA JUGA:Mensesneg: Kenaikan Gaji Hakim Tak Otomatis Hilangkan Korupsi

BACA JUGA:Waketum PSI Bro Ron Pegang Bukti Awal Penyelewangan Bantuan Siswa NTT yang Bunuh Diri, Ada Perbedaan!

Selain itu, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, BUMN pangan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dinilai penting untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit dan menekan disparitas harga antarwilayah.

Dalam forum tersebut, Komisi IV juga meminta Pemerintah melalui Perum BULOG untuk segera merealisasikan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng/Minyakita pada Februari dan Maret 2026.

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan BULOG dalam melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, baik dalam penyaluran bantuan pangan maupun pengamanan harga minyak goreng MinyaKita di tingkat konsumen.

Terkait distribusi minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), Rizal menjelaskan bahwa alokasi DMO sebesar 30 persen dari total pasokan nasional dibagi kepada BUMN pangan, dengan porsi 70 persen untuk BULOG, 20 persen ID FOOD, dan 10 persen Agrinas Palma.

Sumber: