Indonesia Resmi Kuasai 63 Persen Freeport, Tambahan 12 Persen Saham Gratis

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia akan meningkat menjadi 63 persen setelah perpanjangan izin kontrak tambang hingga 2061.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini porsi saham Indonesia berada di angka 51 persen dengan masa kontrak berlaku hingga 2041. 

Dalam skema perpanjangan tersebut, pemerintah memperoleh tambahan 12 persen saham melalui mekanisme divestasi tanpa biaya akuisisi.

BACA JUGA:Praktisi Kritisi Pasal yang Kerap Seret Pebisnis Terjebak dalam Korupsi

BACA JUGA:Natalius Pigai: Menolak Program MBG Sama dengan Menentang HAM!

“Perpanjangan ini dilakukan agar eksplorasi bisa dimulai lebih awal dengan tambahan 12 persen saham kepada negara. Divestasi ini tanpa biaya pengambilalihan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Jumat, 20 Februari 2026.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pemerintah akan membagi penambahan kepemilikan 12% saham ini ke Pemda Papua.

"Dengan demikian maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang eksis pun tetap bertahan, pendapatan negara juga bertambah, begitupun royalti, PNBP, dan pendapatan daerah. Nah, kira-kira itu terkait dengan Freeport," jelas dia.

Bahlil menegaskan bahwa dalam proses negosiasi lanjutan pasca-penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pemerintah akan mengedepankan kepentingan nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Sudah barang tentu dalam bernegosiasi, kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan," tegasnya.

BACA JUGA:Menhaj Awasi Kesiapan Dapur Jemaah, Cita Rasa Nusantara Tetap Jadi Andalan

BACA JUGA:Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Pome, Mobil Mewah Ikut Disita!

Selama dua tahun terakhir, kata Bahlil, pemerintah Indonesia bersama BUMN melalui MIND ID melakukan negosiasi intensif dengan induk usaha Freeport, Freeport-McMoRan.

Skema ini disiapkan seiring proyeksi puncak produksi tambang yang diperkirakan terjadi pada 2035.

Sumber: