KontraS Desak Presiden Prabowo Bentuk TGPF Usut Kasus Andrie Yunus

JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

"Kami juga meminta supaya forum ini juga bisa mendorong presiden untuk bisa mengeluarkan keputusan politik, yaitu membentuk tim gabungan pencari fakta," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.

BACA JUGA:Sanksi Lolos SNBP 2026 Tapi Tidak Diambil Bagi Sekolah dan Siswa, Auto Nggak Bisa Ikut Jalur SNBT-Mandiri

Dimas mengatakan usulan tersebut ia sampaikan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu dari sisi legal formal maupun faktor politis.

"Apa pasalnya? Pertama, kami melihat ada dua hambatan di sini, hambatan legal formal dan hambatan politis," ujarnya.

Menurut Dimas, kasus ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu. Tapi juga berpotensi menimbulkan efek yang lebih luas terhadap kerja-kerja masyarakat sipil, khususnya dalam advokasi hak asasi manusia.

BACA JUGA:Dasco Pastikan Harga BBM Tak Jadi Naik, Imbau Warga Tak Antre dan Menimbun

"Dalam kasus ini faktor korbannya tidak cuma Andrie Yunus. Kami mendalilkan bahwa serangan ancaman kepada Andrie Yunus, serangan kepada Andrie Yunus itu juga bisa menjadi efek domino ke depannya," ujarnya.

Menurutnya, kekerasan terhadap aktivis dapat menjadi ancaman serius bagi upaya pembelaan hak asasi manusia dan penguatan demokrasi di Indonesia.

"Kerja-kerja publik, kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia, kerja-kerja untuk peningkatan kualitas demokrasi masih akan menemukan serangan intimidasi dan represi," ujar Dimas.

BACA JUGA:7 Daftar Drakor Terbaru April 2026 Lengkap Sinopsis, Ada Yumi's Cells Season 3 hingga Perfect Crown

Karena itu, Kontras mendorong pembentukan tim pencari fakta yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, ahli hingga perwakilan masyarakat sipil, agar pengusutan kasus berjalan transparan.

"Tim gabungan mencari fakta independen yang berisi beberapa ahli, beberapa organ aparat penegak hukum dan juga masyarakat sipil, supaya bisa membongkar secara terang benderang," jelas Dimas.

Sumber: