Update Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 16 Mahasiswa FH UI, ILUNI Pertanyakan Ketegasan Sanksi

Rabu 15-04-2026,18:23 WIB

Reporter: Fajar Ilman|

Editor: Marieska Harya Virdhani

Update Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 16 Mahasiswa FH UI, ILUNI Pertanyakan Ketegasan Sanksi

Sikap ILUNI FIB UI atas kasus dugaan kekerasan seksual mahasiswa FH UI--Fakultas Hukum Universitas Indonesia

JAKARTA, DISWAY.ID - Publik dikejutkan oleh beredarnya informasi mengenai dugaan kekerasan seksual berbasis digital yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FH UI.

Informasi tersebut berasal dari materi komunikasi digital yang beredar luas di ruang publik dan saat ini tengah dalam proses verifikasi serta investigasi oleh pihak berwenang di lingkungan universitas.

Peristiwa ini tidak hanya mencederai nilai-nilai etika akademik, tetapi juga berpotensi merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Kekerasan seksual, termasuk dalam bentuk verbal dan digital, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity), serta tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (ILUNI UI FIB), menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Sikap ILUNI FIB

Mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual

Segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media digital, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, nilai kemanusiaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban, sehingga harus dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkeadilan.

Mendorong akuntabilitas dan transparansi institusional

Kami mendesak Rektorat Universitas Indonesia beserta seluruh perangkat terkait untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari konflik kepentingan.

Setiap bentuk pembiaran, pengaburan fakta, atau intervensi yang menghambat proses penegakan norma etik dan hukum merupakan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Mendukung proses investigasi yang independen dan berperspektif korban

Kami mendukung Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Indonesia untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, independen, dan berbasis bukti (evidence-based approach).

Dalam proses tersebut, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui penyediaan pendampingan hukum, psikologis, serta jaminan kerahasiaan identitas korban.