Klarifikasi Purbaya saat Marketplace Bakal Kena Pajak, Bukan Soal Tambah Income

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana kenaikan pajak untuk marketplace online, dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan kebijakan tersebut tidak terburu-buru untuk diterapkan.

Apalagi, Purbaya dikritik karena kebijakan ini dinilai hanya untuk menambah APBN atau pendapatan saja.

Purbaya mengaitkannya dengan daya beli masyarakat. 

"Kita lihat daya beli masyarakat seperti apa. Nanti setelah triwulan kedua berakhir. Dan itu kalau mengganggu, akan kita hindari," katanya kepada wartawan dalam diskusi gedung di Kemenkeu, Selasa, 21 April 2026.

BACA JUGA:Penataan Ulang Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tunggu Pengumuman AHY

Menurutnya, wacana pengaturan terhadap marketplace online guna menciptakan daya saing yang sehat bagi pedagang di pasar tradisional.

"Tapi gini kan, permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan? Dia minta di-treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing," ujarnya.

Bendahara negara ini mengaku sering menerima keluhan langsung saat berkunjung ke pasar tradisional terkait kalahnya daya saing dengan pedagang online.

BACA JUGA:Purbaya Ambil Keputusan Berani, Dua Dirjen Kemenkeu Dicopot

"Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapatkan income saja. Karena orang-orang, kalau saya ke pasar itu mereka bilang, "Pak, kami kalah sama online begini." "Aturlah, Pak." Ya jadi itu yang kita pikirin. Tujuannya itu," pungkasnya.

Ia menegaskan tidak ingin kebijakan ini justru mematikan sektor perdagangan digital yang juga berkembang pesat.

"Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup bersaing, tapi yang ini juga enggak mati gitu. Jadi saya enggak akan cek," ucapnya.

BACA JUGA:Diungkap Purbaya, Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh Sudah Membengkak Sejak Awal

Sumber: