Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung Klaim Pembahasan Capai 75 Persen, Fokus Pertajam Misi SDM

BANDUNG, DISWAY.ID – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

Hingga kini, proses pendalaman disebut telah mencapai sekitar 75 persen dan memasuki tahap akhir sebelum penyusunan rekomendasi.

BACA JUGA:Lapas Cilegon Laksanakan Ikrar Permasyarakatan Bersih Narkoba, Handphone Ilegal, dan Penipuan

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul mengatakan, saat ini pansus tengah fokus mempertajam pembahasan pada misi-misi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“LKPJ ini masih dalam tahap pendalaman, tetapi sudah masuk proses akhir untuk penyusunan rekomendasi. Progresnya kurang lebih sudah 75 persen, tinggal finalisasi sekitar 25 persen lagi,” ujarnya.

Menurut Rizal, pendalaman dilakukan secara lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Kini pansus mendorong dialog langsung dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Hari ini kita fokus pada misi satu, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia. Pembahasan dilakukan secara dialog interaktif untuk memperdalam arah kebijakan ke depan yang akan menjadi dasar RKPD,” jelasnya.

BACA JUGA:Komisi III DPRD Jabar Tekankan Validasi Data dan Kepatuhan Pajak

Ia menambahkan, sejumlah OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas SDM turut dilibatkan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.

“Misalnya dari Dinas Pendidikan, kita dorong agar layanan pendidikan benar-benar maksimal, jangan sampai masih ada masyarakat yang tidak mengakses pendidikan. Dari Dinas Kesehatan juga bagaimana pelayanan kesehatan bisa optimal,” katanya.

Selain itu, isu kependudukan dan keluarga berencana (KB), penanganan stunting, hingga peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

“Semua itu berkaitan dengan kualitas SDM masyarakat. Termasuk juga kepemudaan dan penyediaan ruang publik yang mendukung aktivitas masyarakat,” imbuhnya.

BACA JUGA:Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat Dorong Optimalisasi Perumda Tirta Tarum

Dalam evaluasi pelaksanaan program sebelumnya, Rizal mengakui masih terdapat sejumlah capaian yang belum optimal. Salah satunya adalah belum meratanya layanan puskesmas 24 jam di seluruh kecamatan di Kota Bandung.

Sumber: