Evaluasi LKPJ Disorot, DPRD Tekankan Rekomendasi untuk Perbaikan RKPD 2027

BANDUNG, DISWAY.ID – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung 2025 memasuki tahap krusial.

DPRD Kota Bandung mulai memfokuskan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H menjelaskan bahwa LKPJ sejatinya merupakan instrumen evaluasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari dokumen itu akan terlihat sejauh mana perencanaan yang telah disusun bisa terealisasi di lapangan.

BACA JUGA:Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung Klaim Pembahasan Capai 75 Persen, Fokus Pertajam Misi SDM

“LKPJ ini adalah evaluasi dari RKPD. Jadi perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan oleh eksekutif di bawah pimpinan wali kota, kemudian kita nilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi,” ujar Heri.

Menurut dia, deviasi atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan menjadi titik tekan dalam pembahasan pansus.

Dari situ, DPRD akan merumuskan berbagai rekomendasi yang nantinya menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan RKPD tahun 2027.

BACA JUGA:DPRD Kota Bekasi Bahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Kerja

“Dari evaluasi itu kita hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” tegasnya.

Heri mengungkapkan, sejumlah sektor menjadi perhatian serius.

Di antaranya persoalan kesehatan, pendidikan, hingga isu stunting yang masih memerlukan penanganan lebih intensif.

Di bidang pendidikan, misalnya, masih ditemukan anak usia sekolah namun belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” katanya.

Sumber: