DPRD Bandung: Evaluasi LKPJ Wali Kota 2025 Harus Jadi Dasar RKPD 2027 yang Nyata

BANDUNG, DISWAY.ID -- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 diminta tidak berhenti pada urusan administratif semata.

DPRD Kota Bandung menekankan, evaluasi tersebut harus menjadi pijakan dalam menyusun arah pembangunan yang lebih konkret dan berdampak bagi masyarakat.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, mengatakan pembahasan LKPJ harus mampu melahirkan rekomendasi strategis yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

BACA JUGA:Dinsos Bandung Luncurkan Program Rehabilitasi Sosial untuk PMKS dan Penyandang Disabilitas

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan anggaran atau capaian administratif.

Yang paling penting, kata dia, program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.

Aan menilai tantangan fiskal ke depan perlu diantisipasi sejak sekarang.

Terutama potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

BACA JUGA:Kapolda Lampung Perintahkan Anak Buah Buru Kawanan Begal yang Tembak Brigadir Arya

Karena itu, Pemkot Bandung didorong lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Mulai dari retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran yang selama ini menjadi kekuatan Kota Bandung.

Namun demikian, peningkatan PAD tetap harus dibarengi efisiensi anggaran dan tidak membebani masyarakat.

Sumber: