Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah, Data Penerima Bakal Terhubung Antarinstansi

"Target akhirnya sederhana, yaitu masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat dan masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria tidak menerima bantuan," lanjut Mira.

Dalam skema digitalisasi itu, masyarakat nantinya dapat mengakses layanan melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos). 

Melalui portal tersebut--masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas, memilih program bantuan sosial, mengajukan permohonan, memantau proses verifikasi, hingga menerima hasilnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga menambahkan mekanisme sanggah apabila hasil penilaian kelayakan dinilai tidak sesuai.

BACA JUGA:Kasus TPPO di Indonesia Turun 65 Persen, Imigrasi Tetap Waspadai Ancaman Perdagangan Orang

"Apabila dirasa nilai atau hasil kelayakan itu dinilai kurang tepat, masyarakat dapat mengajukan sanggah. Jadi baru kali ini bansos ada proses sanggah," imbuhnya. 

Pemerintah juga menyiapkan dua skema layanan, yakni layanan mandiri (self-service) bagi masyarakat yang memiliki akses digital, serta skema pendampingan untuk kelompok rentan yang memerlukan bantuan petugas.

Sebelumnya, uji coba digitalisasi bansos telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dalam dua tahap. Yakni pendaftaran pada September 2025 serta mekanisme sanggah pada Maret-April 2026.

BACA JUGA:Lotus Gold dan Galeri 24 Perluas Distribusi Emas Bersertifikasi SNI Di Seluruh Penjuru Indonesia

"Hasil pembelajaran tersebut yang akan menjadi dasar perluasan piloting ke 42 kabupaten kota. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2026," urainya.

Ia menegaskan digitalisasi bansos bukan sekadar pengembangan aplikasi, melainkan pembangunan ekosistem digital pemerintahan yang melibatkan banyak instansi.

"Digitalisasi itu bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem digital pemerintahan yang bekerja bersama untuk pelayanan publik yang lebih tepat sasaran," tukasnye.

Sumber: