Taxman di Era Modern: Saat Semua Aktivitas Terasa Berbayar

“Don’t ask me what I want it for / If you don’t want to pay some more…”

BACA JUGA:Kesehatan Mental Menjadi Pondasi Penting dalam Uncertainty Era

Seolah menggambarkan relasi satu arah, di mana negara menuntut kepatuhan tanpa selalu memberikan ruang transparansi yang memadai.

Kegaduhan soal pajak di Indonesia kontemporer bukan sekadar soal angka atau tarif, melainkan soal rasa keadilan.

Banyak warga merasa bahwa yang dipajaki bukan hanya penghasilan, tetapi hampir seluruh aspek kehidupan: konsumsi, transaksi digital, bahkan aktivitas sehari-hari yang dulu terasa “netral”.

Di satu sisi, negara memang perlu memperluas basis pajak untuk menopang pembangunan.

Namun di sisi lain, ekspansi ini tanpa sensitivitas sosial justru memunculkan resistensi.

BACA JUGA:Kurban dan Jalan Memulihkan Kemanusiaan

Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika pajak tidak diiringi transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kondisi ideal, warga yang membayar pajak memiliki hak moral untuk bertanya: ke mana uang itu pergi? Tetapi dalam realitas birokrasi yang masih menyisakan ruang gelap, pertanyaan ini sering tidak menemukan jawaban yang memuaskan.

Ketika kepercayaan publik rendah, setiap kebijakan pajak, seberapa pun rasionalnya, akan selalu dicurigai.

Di sinilah kita melihat relevansi semangat kritik dalam Taxman: bukan sekadar soal besar kecilnya pajak, tetapi soal relasi kuasa antara negara dan warga. Bahkan dalam penutup lagu, muncul ironi yang menggigit: “And you’re working for no one but me.”

Sebuah kalimat yang menyiratkan ketakutan bahwa kerja keras individu pada akhirnya hanya mengalir ke satu pusat kekuasaan.

BACA JUGA:Dari Pasar Senen ke Pasar Modal

Namun kritik ini tidak boleh berhenti pada penolakan semata. Menolak pajak secara total adalah ilusi dalam negara modern, yang perlu diperjuangkan adalah keseimbangan: pajak yang adil, transparan, dan proporsional.

Sumber: