Taxman di Era Modern: Saat Semua Aktivitas Terasa Berbayar

Negara perlu menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diambil memiliki jejak yang jelas dalam kehidupan publik.

Bahwa pajak bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi hadir dalam bentuk sekolah yang layak, rumah sakit yang manusiawi, dan ruang publik yang hidup.

Selain itu, penting juga untuk melihat dimensi etika dalam pengelolaan pajak. Pajak bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal legitimasi moral.

Ketika pejabat hidup mewah di tengah kesulitan rakyat, legitimasi ini runtuh. Ketika kebijakan dibuat tanpa mendengar suara masyarakat, pajak terasa seperti keputusan sepihak, bukan hasil kesepakatan bersama.

BACA JUGA:Pesta Babi dan Krisis Dialog di Papua

Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tetapi sering kekurangan kepercayaan. Dan pajak, pada akhirnya, adalah soal kepercayaan.

Warga yang percaya akan membayar dengan kesadaran; warga yang ragu akan membayar dengan keterpaksaan.

Maka, kegaduhan tentang pajak hari ini seharusnya dibaca bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai sinyal.

Sinyal bahwa ada jarak yang perlu dijembatani antara negara dan rakyatnya. Bahwa pembangunan tidak hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga soal rasa keadilan.

Jika dalam lagu itu setiap langkah terasa dipajaki, maka dalam konteks kita, setiap kebijakan seharusnya terasa dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:Tunas Bangsa dan Nafas Kebangkitan

Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang mampu memungut pajak sebesar-besarnya, tetapi negara yang mampu membuat warganya percaya bahwa pajak adalah bagian dari kehidupan bersama, bukan beban yang harus ditanggung sendirian. 

By Prof Dr Ahmad Sihabudin M.Si- Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya FISIP Untirta

 

Sumber: