Kuota Bedah Rumah di Jakarta Melejit dari 158 Jadi 10.000 Unit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Provinsi Jakarta menjadi 10.000 unit pada 2026.--Candra Pratama
JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Provinsi Jakarta menjadi 10.000 unit pada 2026.
Diketahui, angka tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang sebanyak 158 unit
Menteri Ara mengemukakan, hingga 12 Juni 2026 jumlah rumah yang mulai dikerjakan melalui program BSPS di Jakarta telah mencapai lebih dari 5.659 unit.
Sebaran pekerjaan tersebut meliputi Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit, Jakarta Barat 1.350 unit, Jakarta Selatan 1.000 unit, Jakarta Utara 1.009 unit, Jakarta Pusat 1.000 unit, dan Jakarta Timur 1.000 unit.
BACA JUGA:Program Bedah Rumah Dipercepat, Kementerian PKP Sasar 375 Ribu Hunian
"BSPS ini merupakan program Presiden Prabowo untuk memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Ara, dikutip Minggu, 21 Juni 2026.
“Di DKI Jakarta, alokasinya meningkat signifikan, dari 158 unit tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini," sambungnya.
Menteri PKP mengakui bahwa tantangan terbesar pelaksanaan program BSPS di Jakarta masih berkaitan dengan aspek legalitas lahan.
"Rumah tidak layak huni di Jakarta masih mencapai sekitar 824 ribu unit. Salah satu kendala yang masih banyak ditemui adalah persoalan alas hak atau legalitas kepemilikan lahan," katanya.
BACA JUGA:Perluas Program Bedah Rumah, Pramono Tergetkan 633 Hunian di Jakarta Direnovasi di 2026
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program BSPS di Jakarta dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penyelesaian persoalan legalitas lahan.
"Kami berterima kasih atas program ini.Untuk persoalan alas hak, pemerintah daerah siap mendukung selama lahan tersebut tidak dalam kondisi bersengketa," ucapnya.
Dalam rangkaian yanh telah berjalan, Menteri PKP dan jajaran juga meninjau pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) Kelompok Penerima Bantuan BSPS di Kelurahan Palmeriam.
BACA JUGA:Prabowo Tambah Anggaran, Bedah Rumah Naik Jadi 400 Ribu Unit
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: