Tata Kelola PBNU Rapuh, Pakar Ingatkan Potensi Infiltrasi Asing

JAKARTA, DISWAY.ID - Forum Bersama Nahdliyin (Forbes) NU 26 menggelar Rembuk Warga NU se-Jabodetabek Seri 3 di Setahun Kemarin Coffee, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat pada Minggu, 12 Juli 2026.

Mengusung tema "NU di Tengah Badai Dunia Baru: Menggugat Arah Diplomasi PBNU & Jebakan Normalisasi Israel", forum tersebut membahas arah diplomasi internasional Nahdlatul Ulama (NU), tata kelola organisasi, sampai posisi NU dalam merespons dinamika geopolitik global.

Dalam diskusi ini menghadirkan pengamat politik dari The Australian National University, Prof. Greg Fealy, akademisi Prof. Dr. KH. Hanief Saha Ghafur, serta Ketua Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Robi Sugara.

Dalam paparannya, Greg Fealy menilai sejumlah inisiatif diplomasi internasional yang digagas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, seperti Religion Twenty (R20) dan Humanitarian Islam belum memberikan dampak yang signifikan bagi warga Nahdliyin di tingkat akar rumput.

Menurut Greg, berbagai agenda internasional tersebut perlu diimbangi dengan penguatan basis sosial-keagamaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

BACA JUGA:Sah! PBNU Putuskan Muktamar ke-35 NU Berlokasi di Tambakberas Jombang pada 27-31 Agustus 2026

"Saya menilai tidak banyak karya dari inisiatif-inisiatif diplomatis Gus Yahya, terutama untuk NU. Lebih baik Gus Yahya lebih banyak memperhatikan usaha-usaha yang menitikberatkan pada kepentingan NU," ujarnya.

Greg juga menyoroti penunjukan Holland Taylor sebagai tokoh yang pernah menempati posisi strategis dalam lingkaran PBNU.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan keputusan yang problematis karena dinilai tidak didukung pemahaman yang memadai mengenai Islam, sejarah Islam Indonesia, maupun perkembangan dunia Islam secara umum.

"Terakhir, peranan Holland Taylor menurut saya sangat problematis (di kepengurusan PBNU). Karena pemahaman beliau tentang Islam, isu Islam, sejarah Islam di Indonesia dan juga dunia sangat tipis," terangnya.

Sementara itu, Dr. Robi Sugara menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi masyarakat sipil, termasuk dalam menjalankan diplomasi internasional.

BACA JUGA:PP 28/2024 Disorot, PBNU Sebut Aturan Baru Tembakau Berpotensi Ancam Nasib 6 Juta Orang

Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada pendanaan negara berpotensi memengaruhi kebebasan organisasi dalam menyampaikan sikap terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan isu global.

Di sisi lain, Prof. Dr. KH. Hanief Saha Ghafur menyoroti perlunya penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan prinsip good governance, pengawasan internal yang efektif, serta mekanisme perlindungan kelembagaan. 

Sumber: