Prabowo Setujui Tunjangan Dokter Spesialis di Daerah 3T Rp30 Juta per Bulan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Budi mengatakan dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah 3T akan mendapatkan tunjangan khusus sebesar Rp30 juta per bulan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pemerataan distribusi dokter di Indonesia.

BACA JUGA:Cara Cek Status Bansos PKH-BPNT Pencairan September 2026, Warga Wajib Tahu!

"Pak Presiden Prabowo sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak Rp30 juta per bulan," kata Budi di KSP, Senin, 31 Agustus 2026.

"Rp30 Juta per bulan itu untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusi," lanjutnya.

Menurut Budi, Kementerian Kesehatan kini tengah membahas pemberian tunjangan khusus serupa bagi dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di daerah 3T.

Pembahasan dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Budi mengatakan kebutuhan dokter gigi menjadi salah satu perhatian pemerintah karena jumlahnya masih kurang di berbagai daerah.

BACA JUGA:Universitas Esa Unggul Gelar Sidang Terbuka Lulusan Perdana Program Doktor Ilmu Manajemen

"Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi," ujarnya.

Budi menyebut persoalan kesehatan gigi menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin mendorong lebih banyak dokter gigi untuk bertugas di daerah-daerah yang membutuhkan.

"CKG paling banyak itu masalahnya 40% masalah gigi. Untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi," kata Budi.

Namun, Budi belum mengungkapkan besaran tunjangan yang diusulkan untuk dokter umum dan dokter gigi. Menurutnya, angka tersebut masih menunggu persetujuan sejumlah kementerian.

BACA JUGA:Bukan Sekadar Konser, Titik Sadrah Jadi Momen Emosional for Revenge di 20 Tahun Perjalanan

"Angkanya harusnya bagus, tapi saya belum bisa disclose sekarang karena menunggu persetujuan dari Menpan RB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," jelasnya.

Sumber: