Duo BPJS Perkuat Sinergi Pastikan Pekerja Terlindungi Jaminan Sosial

JAKARTA, DISWAY.ID-- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dalam memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Penguatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Bersama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Jakarta, Senin (7/9).

BACA JUGA:Presiden Prabowo Siapkan Kapal Induk KRI Gajah Mada Jadi Pangkalan Helikopter Kebencanaan

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat pengawasan kepatuhan pemberi kerja melalui Pengawasan dan Pemeriksaan Bersama. 

Upaya tersebut telah diperkuat melalui pertukaran data yang sudah dilakukan kedua lembaga empat kali dalam setahun.

"Pertukaran data tersebut menjadi modal penting untuk melakukan pemadanan data, memperkuat pengawasan, sekaligus mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan pemberi kerja. 

BACA JUGA:Polri Tetapkan 138 Tersangka Kasus Karhutla, 8 Korporasi Ikut Didalami

“Ke depan, pemanfaatan data tersebut akan didorong lebih jauh, tidak hanya dipertukarkan dan dipadankan, namun dioptimalkan untuk menentukan sasaran pengawasan dan pemeriksaan bersama serta mendukung tindak lanjut atas ketidakpatuhan yang ditemukan," jelas Akmal.

Akmal mengatakan penguatan kepatuhan pemberi kerja terus menjadi perhatian, khususnya dalam memastikan seluruh pekerja terdaftar serta data pekerja dan upah yang disampaikan telah sesuai. Upaya tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap pekerja memperoleh hak perlindungan jaminan sosial secara optimal.

“Dari sisi kepesertaan, kita ingin memastikan pekerja yang seharusnya didaftarkan benar-benar didaftarkan, data pekerja disampaikan secara benar dan lengkap, serta ketidaksesuaian yang ditemukan segera diperbaiki,” katanya.

BACA JUGA:Pramono Tegaskan Tak Ada WFH bagi ASN Meski Jakarta Terpapar Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Hingga Juli 2026, BPJS Kesehatan telah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun Dinas Tenaga Kerja terhadap 2.429 badan usaha. 

Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kepatuhan pemberi kerja sekaligus memastikan setiap pekerja memperoleh hak perlindungan JKN dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana mestinya.

Dari sisi keuangan, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Bayu Teja Muliawan menegaskan penguatan kepatuhan pembayaran iuran bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pemberi kerja, tetapi juga mendukung efektivitas pengelolaan penerimaan iuran dan keberlanjutan Program JKN. 

Sumber: