Aturan BBM Subsidi Dinilai Perlu Diperjelas, Sofyano: Harus Ada Dasar Hukum dan Sanksi
Sofyano Zakaria, Pengamat Kebijakan Energi---Dok. Istimewa
Menurut Sofyano, pembatasan BBM subsidi tidak cukup hanya dengan menetapkan siapa yang berhak menerima. Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme pengawasan serta sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Jika larangan penggunaan sudah ditetapkan melalui regulasi, penegakan hukum dinilai perlu dilakukan secara konsisten.
“Intinya pemerintah harus berani mengambil keputusan. Kalau subsidi harus dibatasi, batasi dengan aturan yang jelas. Kalau ada pelanggaran, tegakkan hukumnya. Jangan persoalan BBM subsidi hanya menjadi bahan pernyataan, tetapi tidak pernah tuntas dalam bentuk kebijakan,” tegasnya.
Sofyano menilai pembenahan kebijakan subsidi energi pada akhirnya harus mampu menyeimbangkan tiga hal. Ketiganya yakni ketepatan sasaran penerima subsidi, keadilan bagi masyarakat, serta keberlanjutan kondisi keuangan negara.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
