BPJS Kesehatan Hadapi Gap Rp 14 Triliun, Pemerintah Beri Suntikan Rp 20 Triliun

Rabu 30-09-2026,13:03 WIB

Reporter: Dimas Rafi |

Editor: Khomsurijal W

BPJS Kesehatan Hadapi Gap Rp 14 Triliun, Pemerintah Beri Suntikan Rp 20 Triliun

Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan-Lailiyah Rahmawati -

JAKARTA, DISWAY.ID– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap kondisi arus kas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tengah menghadapi tekanan.

Hingga September 2026, pendapatan iuran tercatat sekitar Rp 118 triliun, sementara biaya manfaat yang harus dibayarkan mencapai Rp 132 triliun. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan arus kas atau cashflow gap sekitar Rp 14 triliun antara pendapatan iuran dan biaya manfaat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menerangkan bahwa tambahan dana sebesar Rp 20 triliun dari pemerintah diharapkan dapat membantu menutup kesenjangan tersebut.

Rizzky menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden RI Prabowo Subianto melalui tambahan untuk DJS Kesehatan. Menurutnya, penyehatan kondisi DJS diperlukan agar pembayaran kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan normal.

“Penyehatan DJS ini tentu diharapkan membantu menutup cashflow gap antara pendapatan iuran dengan biaya pengeluaran saat ini, sehingga ke depannya BPJS Kesehatan dapat tetap membayar fasilitas kesehatan dengan normal,” terang Rizzky.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap kondisi keuangan DJS Kesehatan salah satunya terlihat dari perbedaan antara penerimaan iuran dengan biaya manfaat yang terus meningkat.

“Hingga bulan ini, pendapatan iuran tercatat sekitar Rp 118 triliun, sementara biaya manfaat yang dibayarkan mencapai sekitar Rp 132 triliun,” ucap dia.

Lebih lanjut, Rizzky mengatakan bahwa kesenjangan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kenaikan utilisasi layanan kesehatan kemudian berimbas langsung terhadap besarnya biaya pelayanan yang harus ditanggung DJS Kesehatan.

Tekanan semakin besar karena pembiayaan penyakit berbiaya tinggi atau katastropik, seperti penyakit jantung, kanker, dan gagal ginjal, membutuhkan anggaran yang signifikan.

“Peningkatan utilisasi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung DJS Kesehatan,” tuturnya.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan dari sisi kepesertaan aktif. Rizzky menyebut sekitar 52 juta peserta belum aktif membayar iuran. Padahal, peningkatan keaktifan peserta dalam membayar iuran dinilai dapat membantu memperkuat keberlanjutan pendanaan Program JKN.