Somasi tak Ditanggapi Hari ini Gus Ipul Laporkan 3 Orang ke Polisi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, akan melaporkan tiga orang yang menuduh ada praktik suap dan aliran dana korupsi ke arena Muktamar ke-35 NU. Langkah hukum ini ditempuh lantaran somasi yang dilayangkan tidak direspons.

“Jadi somasi sudah dilayangkan kepada tiga orang oleh penasihat hukum kami. Selama lima hari belum ada jawaban, maka per hari ini atau besok penasihat hukum kami akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke kepolisian. Jadi kita tindaklanjuti dan kita minta apa yang sudah dinyatakan itu dibuktikan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

BACA JUGA:Panas Jelang Putusan MK soal Gibran, Massa Pemohon Sempat Dorong-Dorongan

Gus Ipul melalui kuasa hukumnya pada Rabu, 30 September lalu, telah melayangkan somasi kepada tiga orang berkaitan dengan sejumlah pernyataan mengenai dugaan aliran uang, suap atau riswah, operasi uang dalam Muktamar NU, hingga pengaitan dengan uang hasil korupsi. 

Ketiga orang yang disomasi adalah HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Lilur), Asep Saifuddin, dan Musta'in Syafi'i.

Upaya hukum ini menurut Gus Ipul penting untuk dilakukan karena menyangkut nama baik sejumlah pihak serta organisasi, sekaligus pembelajaran bagi semua agar senantiasa bersikap bijak dan bertanggungjawab dalam menyampaikan kritik di ruang publik. 

BACA JUGA:6,2 Juta Hektare Hutan Kembali Dikuasai Negara, Mayoritas dari Sawit

Dia menyebut, laporan secara resmi akan dilayangkan ke Bareskrim Polri.

“Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang tidak ada buktinya itu dipercaya oleh publik dan merusak Muktamar yang telah berjalan dengan baik. Kita semua tahu Muktamar berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan-keputusan yang diterima oleh semua pihak. Jadi tuduhan-tuduhan itu perlu diluruskan. Jangan sampai dianggap sebagai sebuah kebenaran,” katanya.

Gus Ipul yang juga menjadi ketua panitia pusat Muktamar ke-35 NU di Jombang tersebut menambahkan bahwa pihaknya tidak antikritik. 

Hal-hal yang disampaikan sesuai fakta akan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan bagi pribadi dan organiasasi. Namun, tudingan-tudingan yang berisi fitnah juga harus dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:Indonesia-Malaysia Percepat Pembaruan MoU Pekerja Migran, Dorong Tata Kelola Digital Terpusat

“Kami terima saran dan seringkali juga kami mendapatkan kritikan-kritikan yang bisa jadi tidak sesuai kenyataan. Tapi untuk hal-hal yang bisa merusak nama baik, bisa menurunkan kepercayaan kepada orang lain, perlu diklarifikasi dan perlu dilakukan tabayun lewat proses hukum. 

Jadi jalan yang kami pilih adalah jalan yang memang dijamin oleh konstitusi. Cara yang baik, cara yang ini diharapkan sama-sama memberikan satu bukti. Tidak asal bicara, tidak asal ngomong, apalagi sekali lagi ini menyangkut hal yang sangat sensitif,” tegasnya.

Sumber: