BULOG Perluas Distribusi Pangan KDKMP, 1.985 Koperasi Terlayani untuk Akses Beras SPHP
Perum BULOG terus memperluas jangkauan distribusi pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).--Dok. Humas BULOG
JAKARTA, DISWAY.ID - Perum BULOG terus memperluas jangkauan distribusi pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 1.985 KDKMP telah masuk dalam cakupan pelayanan BULOG di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 KDKMP telah mendapatkan pelayanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
BACA JUGA:Cetak Rekor Sejarah! Bulog Tembus Stok Beras 4,6 Juta Ton dan Swasembada 8 Pangan
Sementara itu, 1.249 KDKMP lainnya masih dalam proses pelayanan dengan total purchase order (PO) mencapai 624.000 kilogram atau 624 ton beras.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya BULOG memperkuat peran koperasi sebagai jaringan distribusi pangan sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Penguatan pelayanan tersebut sejalan dengan kegiatan monitoring operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa, 13 Oktober 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan serentak di 107 titik KDKMP yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga.
Peninjauan di Sukoharjo dilakukan di empat lokasi, yakni KDKMP Purbayan, KDKMP Kadilangu, KDKMP Menuran, dan KDKMP Bentakan.
BACA JUGA:BULOG Cetak Rekor Pengadaan 4,13 Juta Ton, Jawa Timur Sumbang 23,7 Persen Nasional
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, anggota Komisi VII dan Komisi XII DPR RI, serta Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani.
KDKMP Perkuat Distribusi Pangan hingga Desa
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, percepatan operasionalisasi KDKMP menjadi langkah penting untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus membangun jaringan distribusi pangan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar koperasi dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.
“KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: