Soal Antrean SPBU di Bali, Sofyano Zakaria Soroti Distribusi dan Pengawasan BBM Subsidi

JAKARTA, DISWAY.ID - Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di Bali, kembali menyoroti tantangan ketahanan energi Indonesia.

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) dinilai perlu menangani kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi distribusi bahan bakar minyak (BBM), pengawasan BBM bersubsidi, serta kesiapan menghadapi gejolak energi global.

Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, menilai antrean BBM tidak dapat dijelaskan hanya dari persoalan distribusi.

Menurutnya, evaluasi perlu mencakup berbagai faktor, seperti pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, kendala transportasi, hingga kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Antrean BBM harus menjadi peringatan serius. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia ketika dibutuhkan. Karena itu, pemerintah dan Pertamina harus memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif sekaligus mengidentifikasi akar persoalannya,” ujar Sofyano.

Ia menilai langkah Pertamina untuk memperkuat pasokan dan pelayanan di Bali, termasuk melalui Pertamina Delivery Service serta pengaturan pembelian di lokasi tertentu, perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas pelaksanaannya.

Menurut Sofyano, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam merespons antrean SPBU. Informasi mengenai ketersediaan stok, jadwal kedatangan kapal pengangkut, dan penyaluran BBM ke SPBU perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat memperoleh kepastian.

Gejolak Energi Global dan Risiko Distribusi BBM

Selain persoalan di dalam negeri, perkembangan geopolitik internasional juga dinilai dapat memengaruhi ketahanan energi Indonesia. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Israel, dan Iran meningkatkan risiko terhadap perdagangan energi, terutama apabila mengganggu pelayaran di Selat Hormuz.

Jalur tersebut merupakan salah satu rute strategis perdagangan minyak dunia. Gangguan pelayaran berpotensi meningkatkan harga minyak mentah, biaya pengiriman, harga produk BBM, serta premi asuransi kapal.

Meski demikian, Sofyano mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak global tidak serta-merta menjadi penyebab seluruh antrean di SPBU. Kondisi di setiap daerah perlu ditelusuri berdasarkan data, termasuk ketersediaan stok, kelancaran pengiriman, dan kemampuan distribusi di lapangan.

“Ketika harga minyak dunia tinggi dan rupiah melemah, biaya pengadaan BBM impor semakin berat. Pemerintah harus menjaga kemampuan pembiayaan pasokan, termasuk memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada Pertamina sesuai ketentuan dan tepat waktu,” katanya.

Ia juga menyoroti faktor cuaca dan kondisi alam yang dapat memengaruhi pengiriman BBM. Kemarau, surutnya sungai, serta cuaca buruk di laut berpotensi menghambat perjalanan kapal pengangkut bahan bakar, khususnya ke wilayah yang bergantung pada jalur distribusi tertentu.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pembangunan terminal penyimpanan dan penyiapan jalur distribusi alternatif dinilai perlu menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional.

Pengawasan BBM Subsidi Perlu Diperketat

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perbedaan harga antara BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar subsidi, dengan produk nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamina Dex. Menurut Sofyano, disparitas harga yang lebar berpotensi menciptakan keuntungan bagi pihak yang menyalahgunakan distribusi BBM.

Sumber: