Guru Besar UNJ Abdul Haris Dorong Evaluasi Menyeluruh Program MBG dan Koperasi Merah Putih

Abdul Haris berpandangan, tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih.

Aset serta fasilitas yang disediakan melalui program tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Dengan pengelolaan profesional, keberadaan koperasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa maupun kelurahan.

Kritik Masyarakat Menjadi Bahan Perbaikan Kebijakan

Dalam forum tersebut, Abdul Haris juga menyinggung kritik dan aksi protes mahasiswa serta kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih di Yogyakarta.

Dinamika tersebut dapat menjadi masukan untuk menilai pelaksanaan program sekaligus memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kritik yang muncul perlu ditanggapi melalui evaluasi objektif agar persoalan di lapangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Abdul Haris mengangkat konsep structural violence atau kekerasan struktural yang diperkenalkan Johan Galtung. Konsep ini menjelaskan bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan politik dapat menciptakan hambatan bagi kelompok tertentu dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.

Dalam konteks kebijakan publik, perspektif tersebut dapat digunakan untuk menelaah apakah program pemerintah telah menjangkau kelompok sasaran secara adil. Evaluasi juga perlu melihat apakah manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses.

Karena itu, penilaian terhadap program prioritas nasional sebaiknya tidak berhenti pada laporan administratif atau capaian angka. Pemerintah juga perlu mengukur kualitas manfaat yang diterima masyarakat, efektivitas pengawasan, dan kemampuan program menjawab kebutuhan daerah.

Evaluasi sebagai Dasar Penyempurnaan Program

Abdul Haris menekankan bahwa evaluasi perlu diposisikan sebagai instrumen untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar menilai keberhasilan atau kekurangan pelaksanaan. Setiap persoalan harus ditelusuri secara objektif, disertai langkah korektif yang jelas, dan dijadikan bahan pembelajaran untuk tahap berikutnya.

Melalui evaluasi yang terukur, program Makan Bergizi Gratis diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dengan kualitas serta keamanan pangan yang terjamin.

Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat berkembang menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sumber: