Rakor Percepatan Perlinsos Digital se-Indonesia, Gus Ipul: Bangunkan Agen, Gerakkan ASN Pemda

“Ini baru dua dari 38 provinsi yang mencapainya, yaitu Aceh dan Bali. Beberapa daerah masih di bawah 10 persen. Kita harus lebih kencang lagi,” tegasnya.

BACA JUGA:Kemensos Gandeng BRIN Perkuat Sekolah Rakyat, Siapkan Sepatu Inovasi hingga Alat Pengolah Sampah

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja bersama mempercepat registrasi, mengingat sistem tersebut dibangun untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Target ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin, sepanjang kita semua bekerja bahu-membahu, karena kita menolong rakyat kita sendiri,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut meminta kepala daerah lebih serius mengawal pelaksanaan Perlinsos Digital.

Ia mendorong pembentukan tim atau satuan tugas di setiap daerah dengan melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

“Saya mohon dengan segala hormat kepada kepala daerah, tiap-tiap daerah membentuk semacam tim, apa pun namanya. Mau tim atau satgas. Ketuanya, saran saya, kepala dinas sosial,” kata Tito.

BACA JUGA:Kemensos Gandeng BRIN Perkuat Sekolah Rakyat, Siapkan Sepatu Inovasi hingga Alat Pengolah Sampah

Tito juga mengusulkan evaluasi rutin setiap pekan agar perkembangan registrasi di seluruh daerah dapat dipantau secara terbuka.

“Kalau bisa di-breakdown juga per kabupaten. Jadi kita bisa tahu kabupaten mana yang kerja, mana yang enggak. Kita sampaikan ke publik nanti, siapa yang tinggi, kita sampaikan kepada publik,” ujarnya.

Ia menyebut pemerintah akan mempertimbangkan insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja registrasi yang baik.

Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan mendapat perhatian dan evaluasi khusus.

“Yang tertinggi kita akan berikan reward. Tapi sebaliknya yang terendah juga akan kita sampaikan ke publik,” katanya.

BACA JUGA:Dukung Proses Pembelajaran, Kemensos Gaet Unhan Lewat Program Pengabdian

Tito menegaskan, percepatan registrasi bukan semata-mata untuk memenuhi target pemerintah pusat, melainkan juga membantu pemerintah daerah menjalankan program pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.

Sumber: