Rakor Percepatan Perlinsos Digital se-Indonesia, Gus Ipul: Bangunkan Agen, Gerakkan ASN Pemda

“Yang menilai nanti sistem, bukan orang lagi. Jadi menteri pun tidak bisa menentukan seseorang mendapatkan bansos atau tidak, termasuk gubernur, bupati, pendamping, camat, lurah. Tidak ada satu pun yang bisa menentukan seseorang dapat bansos atau tidak,” katanya.

Calon penerima yang dinilai berpotensi layak nantinya dapat menominasikan rekening sendiri untuk penyaluran bantuan.

Dengan demikian, pemerintah tidak lagi perlu melakukan pembukaan rekening kolektif yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang.

“Kalau dulu yang membukakan rekening pemerintah, jadi nanti ada buka rekening kolektif. Nah, ini perlu waktu tiga sampai empat bulan. Untuk berikutnya, calon penerima bansos menominasikan rekeningnya. Kita tidak perlu membukakan lagi,” jelas Gus Ipul.

BACA JUGA:Gus Ipul Keluarkan 3 Arahan Penting Kemensos Jelang Akhir Tahun, Sekolah Rakyat Jadi Sorotan

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital ditargetkan mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027.

“Registrasi hari ini menentukan siapa yang terlayani di tahun 2027,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah tidak menyia-nyiakan jumlah agen yang sudah terdaftar. Ia menargetkan percepatan registrasi hingga satu juta keluarga per hari.

“Agen ini betul-betul didorong lebih aktif, karena ada satu juta lebih yang sudah daftar. Kalau bisa kita targetkan satu juta KK per hari,” kata Luhut.

Ia juga meminta kepala daerah turun langsung dan memastikan ada penanggung jawab hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

BACA JUGA:Konsolidasi Program Kemensos, Gus Ipul Ingatkan Tiga Mandat Presiden

“Saya mohon juga kepala daerah turun langsung dan kerahkan, tunjuk penanggung jawab sampai tingkat kecamatan, kelurahan,” ujarnya.

Menurut Luhut, Perlinsos Digital merupakan langkah awal transformasi digital pemerintahan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sekaligus mengurangi kebocoran anggaran.

“Ini akan mentransformasi Indonesia menjadi negara yang transparan, efisien, dan akan sangat mengurangi korupsi,” katanya.

Luhut mengingatkan bahwa target registrasi 50 persen keluarga di setiap daerah belum tercapai secara merata.

Sumber: