Jokowi Perlihatkan Ijazah di Sidang, Pengamat Ungkap Efeknya terhadap Persepsi Publik

BACA JUGA:Jokowi Ragu Polemik Ijazah Palsu Berakhir: Sudah Masuk Pengadilan Saja Belum Tentu Rampung

Meski demikian, Jamiluddin menilai penampilan tersebut juga dapat dibaca sebagai strategi komunikasi untuk membangun citra. Dampaknya tetap bergantung pada cara masyarakat memaknai tindakan Jokowi.

Sementara itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo, menilai polemik ijazah Jokowi tidak lagi sebatas persoalan administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan politik.

"Polemik ini telah bergeser dari persoalan administratif menjadi persoalan kepercayaan politik," ujar Suko.

Menurutnya, teori framing menjelaskan bagaimana fakta yang sama dapat memperoleh penafsiran berbeda sesuai pandangan politik masing-masing kelompok.

Kondisi tersebut diperkuat oleh fenomena confirmation bias, yakni kecenderungan masyarakat lebih mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan politiknya.

BACA JUGA:Jokowi Murka! Tak Terima Ayah-Ibu Kandung Dituding dalam Kasus Ijazah Palsu,: Siapa yang Tak Sakit Hati!

Suko mengingatkan bahwa perbedaan persepsi tidak boleh menggantikan proses pembuktian terhadap persoalan yang masih diperdebatkan.

"Dalam demokrasi, persepsi tidak boleh menggantikan pembuktian, dan popularitas tuduhan bukan ukuran kebenaran," tegasnya.

Ia menekankan bahwa kritik terhadap tokoh publik tetap merupakan hak demokratis, tetapi harus didasarkan pada bukti dan argumentasi yang dapat diuji.

"Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, sementara tuntutan etika tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik," katanya.

BACA JUGA:Terungkap Penyebab Kemarahan Jokowi atas Tudingan Kasus Ijazah Palsu: Saya Sangat Tersinggung Sekali!

Karena itu, menurut Suko, penyelesaian polemik harus mengedepankan keterbukaan informasi, konsistensi penjelasan, serta penghormatan terhadap proses hukum.

"Komunikasi yang baik bukan sekadar memenangkan opini, melainkan mengembalikan persoalan kepada fakta, prosedur yang adil, dan kepercayaan publik," pungkasnya.

Sumber: